Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta optimistis efisiensi anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama, tak menghalangi kinerja secara optimal.
"Kita harus fokus pada apa yang ada, bukan pada yang tidak ada. Dengan sikap optimistis dan rasa syukur, kita tetap bisa bekerja secara optimal dan menjalankan program dengan baik," kata Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Adib dalam kegiatan Koordinasi Tugas dan Fungsi Perencanaan dan Data di Jakarta, Kamis.
Adib menekankan pentingnya seluruh satuan kerja agar selalu optimis dan fokus pada sumber daya yang tersedia.
Baca juga: Pj Gubernur DKI tandatangani Ingub soal efisiensi anggaran
Dalam kesempatan itu, dia memberikan apresiasi kepada Kantor Kemenag Kota/Kabupaten yang telah mencapai kinerja terbaik di atas target yang ditetapkan, sehingga diharapkan pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2025.
Menurut Adib, kinerja selalu diukur berdasarkan capaian yang diperoleh dari kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Karena itu, setiap satuan kerja harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kinerja terbaik.
“Dengan apresiasi yang diberikan, diharapkan satuan kerja di tingkat bawah semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja,” ujarnya.
Baca juga: DPRD DKI harap efisiensi anggaran tak ganggu kegiatan penting
Sementara itu, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, serta Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, diketahui Kementerian Agama diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14,2 triliun.
Menurut Kementerian Agama, penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah dan digitalisasi layanan keagamaan.
Baca juga: Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah
Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan bea siswa peserta didik dan pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.
Namun demikian, efisiensi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebutbukan tanpa alasan. Karena itu, Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif mendukung program ini.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
