Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi persoalan lingkungan di daerah masing-masing demi mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan dalam Forum Rektor Perguruan Tinggi 2025: Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Senin (28/7), yang diikuti oleh 41 pimpinan perguruan tinggi dari seluruh wilayah Indonesia.
"Melalui Program Diktisaintek Berdampak yang digagas Pak Menteri Brian Yuliarto, kami berupaya mendorong kampus untuk ikut serta mengonsep dirinya menjadi bagian entitas sosial dimana tingkat kepedulian terhadap lingkungannya tinggi," kata Wamendiktisaintek Fauzan melalui keterangan di Jakarta, Senin.
Wamendiktisaintek mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui visi besar AstaCita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan program prioritas yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan sebagai pilar penting transformasi bangsa.
Baca juga: Menteri LH minta rektor pastikan terwujudnya kampus ramah sampah
Oleh karena itu ia mengajak seluruh perguruan tinggi untuk terus membuka diri sebagai entitas sosial yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memperkuat peran sebagai pelindung moralitas publik.
"Mari kita kawal lingkungan hidup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya dari yang kasat mata, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang membentuk bangsa," ujar Wamendiktisaintek Fauzan.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan keberhasilan kebijakan hanya mungkin tercapai melalui kontribusi sains yang kuat.
Menurutnya, peran kampus sangat krusial dalam validasi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), pengembangan teknologi pengelolaan sampah, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga edukasi lintas disiplin tentang keberlanjutan.
Baca juga: KLH upayakan revitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup di semua kampus
Menteri LH Hanif memaparkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menunjukkan 12 persen permohonan izin lingkungan pada 2023 ditolak karena tidak memenuhi syarat daya dukung.
Di samping itu emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,8 miliar ton CO₂e (karbondioksida ekuivalen), meningkat dari tahun 2020, dengan produksi sampah nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 56,63 juta ton, namun hanya 39 persen yang berhasil terkelola.
Sementara itu lebih dari 150 kabupaten/kota masih mencatatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di bawah angka 65.
"Di sinilah perguruan tinggi dapat berkontribusi secara konkret melalui pemodelan spesial, pelatihan tenaga teknis daerah, hingga penyusunan dokumen pembangunan berbasis lingkungan," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Kemdiktisaintek gandeng KLH bangun lingkungan berkelanjutan di kampus
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
