Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (13/6), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada sejumlah kalangan.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
Prabowo terima telepon Trump bahas kerja sama dan perdamaian global
Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Kamis (12/6) malam, membahas tentang kerja sama kedua negara dan perdamaian global.
“Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Jumat (13/6).
Selengkapnya baca di sini.
Indo Defence jadi wadah kolaborasi industri lokal dengan internasional
Pameran industri pertahanan Indo Defence 2025 dianggap menjadi wadah yang menjembatani antara industri pertahanan dalam negeri dan luar negeri untuk berkolaborasi.
Hal tersebut dirasakan para perusahaan peserta Indo Defence, termasuk PT Pindad yang merupakan salah satu BUMN bergerak di bidang pertahanan.
Selengkapnya baca di sini.
Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyosialisasikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada kalangan purnawirawan TNI/Polri, akademisi, dan para pakar yang diundang ke Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
"Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas, fungsinya, kepada para tokoh tersebut," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan.
Selengkapnya baca di sini.
Dewan Pers putuskan sembilan media siber di Kepri harus minta maaf
Dewan Pers memutuskan sembilan media siber di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selaku teradu meminta maaf kepada pengadu Ady Indra Pawennari terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan media siber tersebut.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam penilaiannya menyebutkan bahwa teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang, tidak uji informasi (verifikasi, konfirmasi, klarifikasi) dan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
Selengkapnya baca di sini.
Wakil Ketua Komisi VIII tegaskan komitmen perbaiki layanan haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh untuk memperbaiki layanan haji pada musim haji selanjutnya dan menjadikan penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi.
"Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang makin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah," kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/6).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
