Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (12/6) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo telepon PM Belanda bahas kemitraan ekonomi hingga Selat Hormuz hingga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bahas pengembangan perdagangan bebas perbatasan Malaka.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Prabowo telepon PM Belanda bahas kemitraan ekonomi hingga Selat Hormuz
Presiden Prabowo Subianto melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten yang membahas kerja sama internasional, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia, serta situasi di Selat Hormuz.
Sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen (@dubes_belanda), percakapan tersebut berlangsung pada Kamis (11/6).
"Perdana Menteri Belanda Rob Jetten @minpres, dan Presiden Indonesia @prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini," tulis unggahan tersebut.
Baca selengkapnya di sini
2. Momen Prabowo terima surat apresiasi dari siswa SMKN 1 Sorong
Presiden Prabowo Subianto menerima surat apresiasi dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya, yang berisi ucapan terima kasih atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet sekolah serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).
"Saya dapat titipan Pak Presiden dari murid di Sorong," ujar Abdul Mu'ti sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
3. Komisi XI DPR: APBN 2027 harus beri ruang kelas menengah bertumbuh
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 harus memberi ruang bagi kelas menengah untuk bertumbuh.
Menurut dia, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Pasalnya tantangan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.
"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
4. Mendagri dorong DKPP aktif pada pencegahan pelanggaran pemilu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk aktif dan memperkuat upaya pencegahan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi pelanggaran.
"Pendekatan pencegahan perlu dipertimbangkan. Menurut saya, DKPP tidak hanya menunggu dan mengadili pelanggaran etika, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pencegahan dengan memperbaiki berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan pelanggaran," kata Tito.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 DKPP di Jakarta, Jumat. Tito menilai pendekatan pencegahan perlu menjadi perhatian lembaga tersebut guna meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.
Baca selengkapnya di sini
5. BNPP bahas pengembangan perdagangan bebas perbatasan Malaka
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Malaka untuk membahas pengajuan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) di wilayah perbatasan Kabupaten Malaka dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Lambertus Bria, mengatakan gagasan pembentukan kawasan perdagangan bebas berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menstimulasi ekonomi perbatasan, khususnya setelah Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu.
“Tujuan kami adalah mendorong peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, masyarakat perbatasan dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekonomi lintas negara,” kata Lambertus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
