Jakarta (ANTARA) - Sejumlah penumpang yang tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta menyambut positif rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) pasca-Lebaran 2026.
Kebijakan yang rencananya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk sektor swasta tersebut dinilai tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital yang lebih efisien.
Di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jumat, seorang pemudik asal Bandung, Dimas Pratama (29) mengaku mendukung kebijakan tersebut karena relevan dengan pola kerja modern.
“Setelah mudik dan kembali ke Jakarta, kalau ada WFH satu hari dalam seminggu menurut saya sangat membantu. Kita bisa tetap produktif tanpa harus selalu ke kantor, apalagi sekarang semua sudah serba digital,” ujar Dimas kepada ANTARA.
Baca juga: Pemerintah siapkan skema WFH tekan dampak kenaikan harga minyak
Menurut karyawan perusahaan rintisan tersebut, pengalaman bekerja jarak jauh saat pandemi telah membuktikan bahwa pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan baik selama didukung infrastruktur digital yang memadai.
Hal senada disampaikan oleh Nur Aisyah (35), seorang pegawai swasta asal Surabaya yang ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma.
Ia menilai WFH dapat mengurangi kelelahan setelah perjalanan arus balik yang cukup panjang.
“Baru sampai dari Surabaya, pasti butuh penyesuaian lagi. Kalau ada kebijakan WFH, itu bisa jadi waktu transisi sebelum kembali ke ritme kerja normal,” kata Aisyah.
Aisyah berharap perusahaan dapat mengadopsi sistem kerja fleksibel secara berkelanjutan, tidak hanya saat kondisi tertentu, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat terjaga.
Baca juga: IESR nilai kebijakan WFH tepat untuk kurangi konsumsi BBM
Sementara itu, Andi Saputra (42), seorang aparatur sipil negara asal Yogyakarta, melihat kebijakan WFH sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons tantangan global, khususnya di sektor energi.
“Kalau dihitung, mobilitas harian pekerja memang menyumbang konsumsi BBM cukup besar. Jadi kebijakan ini masuk akal. Selain hemat energi, juga bisa mengurangi kemacetan,” ujar Andi.
Ia berharap implementasi WFH dapat dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya bagi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN dan diimbau pula untuk sektor swasta.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga ditemui usai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: DPR sebut kebijakan WFH langkah strategis efisiensi energi nasional
Baca juga: Pemprov DKI siap ikuti arahan pemerintah pusat soal kebijakan WFH
Baca juga: Purbaya sebut kebijakan WFH sudah diputuskan dan segera diumumkan
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
