Samarinda (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mempercepat perekrutan murid untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Rabu, menjelaskan saat ini, tiga lokasi yang sedang berproses adalah rintisan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.
"Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan," ujarnya.
Sekolah Rakyat di BPMP memiliki kuota 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, atau masing-masing dua rombongan belajar dan dipersiapkan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Sementara dua lokasi rintisan lainnya dikebut pada 18 Juli 2025.
Baca juga: Kemensos siapkan 9 ribu laptop dukung pembelajaran Sekolah Rakyat
Baca juga: Komisi IX dukung dan siap awasi CKG di sekolah dan Sekolah Rakyat
Sementara itu, untuk SMA Negeri 16 yang merupakan usulan provinsi dan BPVP yang di bawah koordinasi Kota Samarinda, sedang dalam tahap mendorong percepatan rekrutmen siswa.
"Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat (11/7), pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda," kata Andi.
Dinas Sosial Kaltim juga terus berupaya merekrut siswa dengan melibatkan pendamping PKH untuk melakukan identifikasi calon siswa, pemeriksaan lapangan, verifikasi, validasi, serta memastikan kesediaan orang tua siswa untuk anak mereka diasramakan.
Andi mengakui bahwa masih ada kendala, terutama dalam merekrut siswa tingkat SD. "Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA," ungkapnya.
Kendala perekrutan siswa SD ini, menurutnya juga menjadi isu nasional yang dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta. Hal ini menyebabkan hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD dari 100 titik di tahap pertama.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah," kata Andi.
Terkait tenaga pengajar dan kepala sekolah, Andi menyatakan bahwa semua disiapkan oleh pemerintah pusat. "Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini," katanya lagi.
Andi juga menegaskan bahwa semua calon siswa harus melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).*
Baca juga: Ada 109 peserta didik angkatan pertama Sekolah Rakyat di Pekanbaru
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat siap gunakan AI petakan potensi murid
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
