Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) meningkatkan standar keterbukaan informasi publik melalui sinergi strategis bersama Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk mewujudkan layanan informasi yang transparan, akuntabel dan responsif bagi masyarakat.
"Keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari budaya kerja KAI. Kami terus menghadirkan berbagai kanal informasi yang mudah diakses, transparan dan mendidik," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo di sela menerima kunjungan audiensi dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pertemuan itu menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang edukatif, inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Dia menegaskan, pihaknya terus memperkuat peran sebagai badan publik yang informatif dan akuntabel.
"Inovasi seperti pencantuman carbon footprint pada tiket kereta api dan penyediaan coworking space di stasiun kami hadirkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Didiek.
Sebagai bagian dari penguatan layanan keterbukaan informasi, lanjut Didiek, KAI menghadirkan berbagai saluran dan fasilitas permohonan informasi publik yang inklusif dan mudah diakses meliputi Website PPID KAI: https://ppid.kai.id/, dilengkapi menu aksesibilitas untuk membantu pengguna dengan keterbatasan fisik.
Lalu, aplikasi mobile PPID KAI. Diciptakan untuk memberikan kemudahan akses informasi selama pandemi COVID-19 dan seterusnya. Hal itu dilakukan cukup melalui gawai, maka informasi dapat diperoleh tanpa harus datang ke lokasi.
Kemudian ruang pelayanan informasi. Disediakan di kantor-kantor KAI bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi secara langsung.
"Serta formulir permintaan informasi dalam huruf braille serta akses jalan ramah disabilitas, merupakan bentuk nyata perhatian KAI terhadap kesetaraan hak bagi kelompok penyandang disabilitas," ucapnya.
Selama tahun 2024, KAI menerima 947 permohonan informasi, dengan 944 permintaan diberikan dan hanya 3 permintaan ditolak. Total informasi yang diminta berjumlah 2.466, dengan 2.458 informasi diberikan dan 8 informasi ditolak.
Hingga awal 2025 tercatat 86 pemohon informasi mengakses layanan PPID KAI, sementara informasi yang ditolak merupakan informasi dikecualikan sesuai aturan demi menjaga kerahasiaan, keamanan dan kepentingan strategis.
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresiasi transparansi informasi KAI dan menyebut situs PPID KAI sebagai rujukan utama bagi badan publik lain dalam keterbukaan informasi.
Donny menekankan bahwa ke depan presentasi uji publik Monev harus lebih fokus pada aspek strategis daripada teknis, serta melibatkan kehadiran langsung pimpinan dalam forum-forum keterbukaan informasi.
Ia juga menyatakan informasi publik harus dianggap sebagai kebutuhan utama masyarakat, dengan perhatian khusus pada keterbukaan LHKPN, penggunaan kecerdasan buatan, dan peran aktif pimpinan di ruang publik.
Baca juga: Daop Surabaya operasikan enam KA tambahan saat libur panjang Mei-Juni
Baca juga: KAI Jember hadirkan program "Schooliday" menjelang liburan sekolah
Baca juga: KAI Palembang sediakan 11.870 tiket menjelang libur panjang akhir Mei
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
