Berlin (ANTARA) - Jerman pada Rabu (6/5) mengusulkan rencana enam poin untuk merombak Uni Eropa, dengan mengatakan bahwa perubahan diperlukan untuk membantu blok tersebut mengambil keputusan lebih cepat, seiring dengan meningkatnya dan meluasnya konflik global.
Dalam pidatonya di Yayasan Konrad Adenauer di Berlin, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menunjuk perang Iran sebagai "ekspresi terbaru dari pergeseran tatanan dunia", dengan alasan bahwa Uni Eropa harus bertindak cepat agar tetap efektif—terutama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan.
Untuk menghindari kebuntuan ketika kesepakatan bulat di antara 27 negara anggota Uni Eropa tidak tercapai, Wadephul mengusulkan untuk mengizinkan sekelompok negara anggota Uni Eropa untuk maju dalam isu-isu tertentu tanpa terhambat oleh negara lain.
"Usulan saya berarti bahwa negara-negara yang tidak mau—atau mungkin tidak mampu—untuk berpartisipasi dapat tetap berada di pinggir untuk sementara waktu tanpa mencegah mereka yang ingin maju," katanya.
Wadephul juga menyerukan penggantian aturan kesepakatan bulat dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat, dengan mengatakan bahwa sistem saat ini memungkinkan masing-masing negara untuk menunda keputusan dalam jangka waktu yang lama.
"Jerman ingin mengubah dan memajukan Uni Eropa," katanya, menambahkan bahwa Brussels "harus meningkatkan kecepatannya," terutama dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama.
Di antara enam usulannya, Wadephul juga menyarankan untuk mempercepat perluasan dengan memperkenalkan proses aksesi bertahap, dengan langkah-langkah perantara yang akan membawa calon anggota lebih dekat ke blok tersebut sebelum keanggotaan penuh.
"Saya mengusulkan agar, di masa depan, jalur menuju penerimaan anggota baru disusun sebagai proses bertahap," katanya, menyarankan "integrasi bertahap yang ditingkatkan" melalui tahapan yang mengarah ke aksesi penuh.
Dia juga berpendapat bahwa lembaga-lembaga Uni Eropa harus direformasi agar dapat terus berfungsi seiring pertumbuhan blok tersebut.
"Uni dengan 33, 34, atau 35 negara anggota tidak dapat terus beroperasi menggunakan pendekatan yang sama yang dirancang untuk kelompok anggota yang jauh lebih kecil," katanya.
Wadephul mempertanyakan apakah Uni Eropa harus memiliki satu komisaris per negara anggota di bawah persatuan yang diperluas. Sebaliknya, dia mengusulkan Komisi Eropa yang lebih kecil namun efektif, yang terdiri dari dua pertiga jumlah negara anggota.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Trump ancam segera naikkan tarif mobil Uni Eropa jadi 25 persen
Baca juga: Otoritas AS: Laga UFC di halaman Gedung Putih akan 'luar biasa'
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
