Jakarta (ANTARA) - Setiap tahun ajaran baru, Jakarta seolah terjebak dalam siklus persoalan yang sama. Puluhan ribu siswa gagal memperoleh bangku di sekolah negeri, bukan karena kalah bersaing dalam prestasi, melainkan karena daya tampung yang tersedia memang tidak memadai.
Daya tampung SMP negeri di Jakarta, misalnya, hanya sanggup menerima sekitar 47 persen dari total calon peserta didik. Artinya, lebih dari separuh anak yang berharap mendapatkan pendidikan gratis harus menerima kenyataan bahwa pintu sekolah negeri tertutup bagi mereka, dan pilihan yang tersisa adalah melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba menawarkan jalan keluar. Alih-alih membangun solusi baru yang membutuhkan waktu panjang, Pemprov menggandeng sekolah swasta dan menanggung seluruh biaya pendidikan para siswanya.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta pada tahun anggaran 2026. Program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB (Sekolah Luar Biasa), yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Dengan skema tersebut, sekitar 23.694 siswa diproyeksikan dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru. Benihnya sudah ditanam sejak 2023, ketika Pemprov DKI Jakarta mulai menggandeng sejumlah SMA dan SMK swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri (PPDB). Saat itu cakupannya masih terbatas. Pada tahun ajaran 2025–2026, jumlah sekolah yang terlibat meningkat menjadi 40. Baru pada 2026, setelah ditambah 63 sekolah lagi, program tersebut mencapai skala yang dapat disebut sebagai sebuah kebijakan sistemik.
Dengan kata lain, ini bukan program yang lahir secara mendadak. Kebijakan tersebut merupakan perluasan dari skema yang telah diuji, dievaluasi, dan terbukti dapat dijalankan. Gubernur Pramono Anung menyebutnya sebagai upaya memutus rantai ketidakberuntungan yang selama ini membelit keluarga kurang mampu. Ungkapan itu mungkin terdengar politis, tetapi memiliki pijakan yang nyata.
Dalam tiga tahun terakhir, ribuan siswa yang sebelumnya terpaksa masuk sekolah swasta berbiaya tinggi karena tidak lolos seleksi sekolah negeri, kini memiliki alternatif yang lebih terjangkau. Perubahan ini bukan perkara sepele, terutama bagi keluarga berpenghasilan tidak tetap yang selama bertahun-tahun harus menyisihkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan demi memastikan anak mereka tetap bisa bersekolah.
Baca juga: Pram tegaskan sekolah swasta gratis tak boleh pungut biaya dari siswa
Baca juga: DPRD DKI: Sekolah swasta gratis jadi kunci cegah putus sekolah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
