Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menggagas pembiayaan hijau (green sukuk) sebagai alternatif pendanaan dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan yang cerdas dan inklusif.
"Kami kenalkan inisiatif strategis bertajuk JakGreen membahas potensi pembiayaan hijau ini untuk pembangunan Jakarta," kata Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin dalam FGD bertema Menggali Potensi Green Sukuk untuk Pendanaan Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.
Green Sukuk adalah obligasi syariah (sukuk) untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, transportasi rendah emisi, dan konservasi alam.
Ia mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Kelompok Notaris Pembaca, Pendengar dan Pemikir (Kelompencapir) menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menjadi ruang dialog lintas sektor.
Menurut dia, FGD melibatkan pemerintah pusat dan daerah, regulator keuangan, investor, BUMD, akademisi, hingga praktisi hukum untuk menelaah potensi penerbitan green sukuk daerah sebagai skema pendanaan alternatif.
"Fokus utama tertuju pada proyek LRT Jakarta, sebagai infrastruktur publik rendah emisi yang selaras dengan arah pembangunan hijau ibu kota," kata dia.
Menurut dia, transformasi Jakarta menuju kota global yang layak huni dan berkelanjutan membutuhkan terobosan nyata.
Baca juga: Jakpro sebut "JakGreen" salah satu solusi inovasi hijau di Jakarta
"Kami berkomitmen mengambil peran strategis melalui JakGreen yang merupakan platform yang mengintegrasikan proyek rendah karbon, adopsi teknologi hijau dan skema pembiayaan berkelanjutan," kata dia.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam membentuk Tim Nilai Ekonomi Karbon sebagai wujud konkret komitmen transisi energi dan aksi iklim.
"Dengan nilai investasi hijau mencapai Rp14,3 triliun, kami percaya kolaborasi lintas sektor dan inovasi pendanaan seperti green sukuk adalah kunci untuk mewujudkan Jakarta yang tangguh, kompetitif dan inklusif di masa depan, " kata dia.
Diskusi berlangsung dalam dua sesi utama, menghadirkan nara sumber dari lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Syariah Nasional, serta konsultan hukum dan pembiayaan.
Beberapa isu krusial mencuat dalam forum, antara lain pentingnya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang memungkinkan penerbitan sukuk oleh daerah, kesiapan kelembagaan dan proyek, serta strategi menarik minat investor terhadap instrumen pembiayaan berbasis syariah dan berwawasan lingkungan.
Baca juga: Presiden ingin Jakarta jadi pusat keuangan syariah internasional
Ia mengatakan melalui forum ini, PT Jakpro mendorong tersusunnya dokumen rekomendasi strategis yang dapat menjadi pijakan awal bagi peta jalan green sukuk daerah.
Termasuk, kajian proyek yang layak, model pendanaan, potensi mitra investor hingga pembentukan tim lintas sektor yang akan mengawal proses secara berkelanjutan.
Menurut dia, inisiatif JakGreen sendiri dibangun di atas empat pilar utama yakni transisi menuju transportasi rendah emisi, efisiensi energi melalui teknologi hijau, penguatan proyek untuk kurangi dampak negatif (offset) lingkungan, serta pembiayaan hijau yang inklusif dan akuntabel.
"Visi Jakarta 2045 tidak bisa ditopang oleh pendekatan lama. Dunia berubah, iklim berubah dan skema pendanaan pun harus berubah. Green sukuk menawarkan peluang konkret dan selaras dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan," kata dia.
PT Jakpro meyakini target menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata.
Baca juga: LRT Jakarta rute Manggarai-Velodrome ditargetkan beroperasi tahun 2026
Menurut dia, Jakarta harus menjadi kota yang layak huni adalah kota yang mampu mengurangi jejak karbon, menyediakan udara bersih, serta menghadirkan sistem transportasi publik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.
Efek pengganda
Sementara itu, Direktur Proyek LRT Jakarta Ramdani Akbar mengatakan, kebutuhan transportasi publik yang nyaman dan aman menjadi hal urgensi untuk saat ini karena hal itu akan memberikan efek pengganda, mulai dari solusi kemacetan, memitigasi emisi karbon dan koneksi antarmoda.
Hal tersebut, tambah dia, menjadi salah satu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh Kota Jakarta untuk saat ini.
Selain itu, untuk mendukung tujuan kota Jakarta sebagai kota global, transportasi publik pun menjadi suatu hal yang penting.
"Sehingga memang kebutuhan transportasi publik setiap harinya untuk digunakan masyarakat Jakarta dalam berpergian menjadi hal yang lumrah saat ini," kata Ramdani.
Baca juga: Kemarin, kereta cepat dari China hingga rute Jakarta-Silangit Air Asia
Ramdani mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT Jakpro untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT).
Hal itu dimulai dari perencanaan dan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun kendaraan yang berjalan di atas rel.
"Sampai dengan tahun 2025 ini, LRT Jakarta telah beroperasi hampir enam tahun, dimulai sejak 2019, yang mana pembangunannya sendiri telah dimulai sejak 2015 akhir sampai dengan 2019," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
