Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pada Senin (15/9) meluncurkan lima program penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja dalam berbagai sektor di Tanah Air.
Lima program tersebut, yakni Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Replanting di Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, dan Modernisasi Kapal Nelayan.
Lima program penyerapan tenaga kerja yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 2025 "8+4+5 program".
Program-program yang termasuk dalam paket ekonomi itu mencakup delapan program untuk tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Berikut ulasan dan penjelasan singkat terkait lima program penyerapan tenaga kerja tersebut:
Baca juga: Airlangga optimistis pertumbuhan 5,2 persen lewat paket kebijakan baru
1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebanyak 80.081 unit yang telah berbadan hukum pada 21 Juli 2025. Peluncuran kelembagaan Kopdes Merah Putih itu dilakukan di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.
Presiden juga mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, hingga nelayan.
Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Operasional Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja pada Desember 2025. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengasumsikan bila masing-masing Kopdes Merah Putih memiliki 20 hingga 25 tenaga kerja maka dapat membuka sekitar 1,6 juta hingga 2 juta lapangan kerja.
Baca juga: PCO: Paket ekonomi 8+4+5 buka lapangan kerja hingga dongkrak daya beli
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
Melalui program ini pemerintah akan melakukan penanaman ulang (replanting) 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian mencakup beberapa komoditas prioritas perkebunan rakyat, antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, pala, dan jenis lainnya.
Program itu diproyeksikan akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja dalam dua tahun yang bekerja secara mandiri dengan prospek pendapatan signifikan.
Replanting perkebunan sendiri merupakan kegiatan peremajaan tanaman di suatu lahan dengan cara mengganti tanaman tua yang sudah tidak produktif dengan bibit baru.
Adapun perkebunan rakyat sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, didefinisikan sebagai perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat atau pekebun dalam bentuk usaha kecil atau usaha rumah tangga tanaman perkebunan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sektor perkebunan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan membuka ruang hilirisasi guna mendorong nilai tambah produk pertanian lokal menjadi bernilai jual lebih tinggi.
Baca juga: Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya
3. Kampung Nelayan Merah Putih
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan dibangun di 100 lokasi yang mampu menyerap 8.645 tenaga kerja. Sementara jangka panjang, ditargetkan akan dibangun di 4.000 titik yang berpotensi menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan mengatakan pihaknya sudah menetapkan 65 lokasi tahap pertama KNMP dengan target akan meningkat hingga 500 lokasi di tahun depan.
Dalam pelaksanaannya, KNMP akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi nelayan lokal.
KNMP nantinya akan mengelola fasilitas operasional seperti cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), yang masing-masing fasilitas akan menyerap tenaga kerja lokal.
Program KNMP pun tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan melalui, penyediaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana di kawasan pengembangan perikanan, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi masyarakatnya.
Baca juga: Paket ekonomi 2025 dorong investasi dan ciptakan lapangan kerja baru
4. Revitalisasi tambak pantura
Revitalisasi tambak pantura yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menghidupkan kembali tambak-tambak mangkrak di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di Jawa Barat.
Revitalisasi tambak pantura bertujuan meningkatkan produktivitas lahan tambak yang tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan.
Revitalisasi tambak pantura diarahkan untuk budidaya ikan nila (tilapia) karena mudah dibudidayakan, serta memiliki peluang pasar domestik dan ekspor yang besar.
Tahap awal sekitar 20.000 hektare tambak yang akan direvitalisasi akan dimulai di 4 kabupaten di wilayah pantura, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, yang diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu memproyeksikan target produksi ikan nila salin dari 20 ribu hektare dengan program revitalisasi di 4 lokasi kabupaten tersebut akan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton ikan nila salin. Dengan asumsi harga jual ikan Rp25 ribu per kg, maka akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan rupiah per tahun.
Baca juga: Menteri UMKM: Paket Ekonomi 2025 bukti keberpihakan ke ekonomi rakyat
5. Modernisasi kapal nelayan
Program modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menciptakan hampir 200.000 lapangan kerja baru. Revitalisasi akan dilakukan terhadap kapal nelayan berkapasitas 30 gross ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
Kapal yang dimodernisasi itu juga mencakup 200 kapal 150 GT, dan 200 kapal dengan bobot 200 GT, 170 kapal 300 GT, 10 kapal 600 GT, dan dua kapal 2.000 GT untuk pelaku usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Jaladri yang ada saat ini.
Mengutip laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mayoritas kapal perikanan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu yang menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.
Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal. Misalnya, ruangan kapal yang lebih diakomodasi untuk menampung hasil tangkapan dibandingkan kebutuhan kondisi kerja yang layak para awaknya.
Untuk itu, modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi dilakukan untuk memenuhi standar kelayakan, baik layak laut, layak tangkap, dan layak simpan hasil tangkapan ikan dalam kapal.
Selain itu, modernisasi kapal dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan awak kapal, serta menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.
Baca juga: Ekonom: Paket 8+4+5 serap pekerja sektor padat karya hingga pedesaan
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
