Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada sesi pertemuan tingkat menteri Commission on the Status of Women (CSW) Ke-69 di New York.
"Indonesia berkomitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen tersebut menjadi pendorong utama untuk bertindak nyata dalam menurunkan angka indeks ketimpangan gender dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,447 pada 2023. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di berbagai aspek kehidupan," kata Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri PPPA hadiri Sidang Komite Status Perempuan PBB di New York
Dalam forum tersebut, Menteri Arifah Fauzi menyampaikan tiga pendekatan utama yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.
Pendekatan pertama dengan mengarusutamakan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan, mulai dari akar rumput dengan pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat.
Upaya ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Australia dan Indonesia perkuat kerja sama memajukan kesetaraan gender
Melalui kebijakan ini, Menteri PPPA menegaskan Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dukungan sosial, serta partisipasi perempuan di berbagai wilayah, termasuk di tingkat desa.
Pendekatan kedua, Pemerintah Indonesia mengarusutamakan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di semua sektor.
Menurut dia, partisipasi perempuan dalam aksi iklim, kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktor dan pemimpin utama dalam perubahan sosial.
Baca juga: KPPPA tekankan strategi pengarusutamaan gender guna capai kesetaraan
"Pendekatan ketiga, Indonesia berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan. Alokasi anggaran adalah kunci untuk memastikan semua strategi terlaksana dengan baik sehingga pemerintah memastikan diterapkannya penganggaran yang responsif gender pada Dana Desa, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, sejak 2021 Indonesia terus mendedikasikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh Indonesia," kata Arifatul Choiri Fauzi.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
