Bandung Barat (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) karya anak bangsa yang diproyeksikan sebagai "pagar digital" di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko saat meninjau uji coba drone inovasi mahasiswa ITB di Lanud Suparlan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, menegaskan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan tiga negara tetangga tidak bisa lagi dikawal secara manual.
Namun, implementasi teknologi ini masih mendapat tantangan regulasi termasuk sertifikasi dan izin terbang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Di masalah teknis hampir tidak ada isu lagi. Drone sudah proper. PR yang nomor satu adalah memangkas birokrasi. Anak-anak bangsa kita mampu, tapi regulasi yang menghambat ini yang harus kita potong, kalau tidak kita ketinggalan dengan negara lain dan orang-orang pintar kita diambil luar negeri," ujar Hendarsam.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan imigrasi berbasis inovasi lokal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan teknologi nasional.
Baca juga: Ditjen Imigrasi gandeng ITB rintis Pagar Digital pengawasan perbatasan
Imigrasi mengharapkan setelah uji coba ini, bisa berlanjut ke proyek percontohan (pilot project) bahkan hingga pengadaan drone begitu proses sertifikasi Kemenhub rampung, mengingat mitra industri manufaktur dalam negeri telah siap memproduksi.
Berdasarkan keterangan dari founder startup binaan ITB Mantis Agritech, Mochammad Agoes Moelyadi, drone ciptaan mereka mengusung desain hybrid dengan sayap tandem yang memungkinkan pesawat terbang dengan kecepatan rendah sehingga mampu merekam objek di area batas negara secara presisi.
Selain presisi, efisiensi aerodinamis sayap tandem tersebut mampu menembus durasi terbang hingga 50 menit jauh melampaui kemampuan quadcopter konvensional yang rata-rata hanya bertahan 15 menit menggunakan kapasitas baterai sejenis.
Kelebihan daya jelajah dan durasi ini dinilai sangat ideal untuk mendukung pemantauan udara jangka panjang di wilayah terpencil dan perbatasan darat seperti Kalimantan hingga Papua.
Baca juga: Dirjen Imigrasi: Digital nomad jadi tantangan kaji ulang visa kerja
Baca juga: Dirjen: Pengawasan WNA langkah strategis jaga kedaulatan negara
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
