Jakarta (ANTARA) - Independent Forest Monitoring (IFM Fund) mengungkapkan ada kawasan hutan di Riau butuh pengawasan pemerintah karena di lokasi tersebut mulai ditanami kelapa sawit, padahal area itu termasuk habitat asli tanaman yang didominasi jenis akasia dan eucalyptus.
“Lahan sawit di sana (Riau) walaupun tidak luas, total area konsesi itu memang tidak mencapai 50 persen area kebun sawit,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif IFM Fund, Deden Pramudiana di sela-sela seminar nasional yang digelar di Jakarta, Selasa.
Berdasar pemantauan pihaknya, area yang menjadi perkebunan sawit masuk dalam kategori hutan bernilai konservasi tinggi atau high conservation value/HCV. Kawasan itu, bila rampung dilakukan pembersihan lahan (land clearing) kemudian ditanami sawit, maka bisa menjadi pelanggaran izin yang dapat segera ditindak oleh pihak berwenang.
Kawasan tersebut pun masih minim pengawasan, bahkan tapal batas yang menandakan sebagai area konsesi tidak ditemukan. Hal ini menurutnya bisa menyulut pembukaan lahan ilegal oleh masyarakat hingga pembalakan hutan liar karena ketidaktahuan publik setempat ihwal status hutan.
Maka ia mengusulkan agar pemerintah memperketat pengawasan dan pengamanan di kawasan hutan dan menindak tegas pelanggar aturan, serta soal pembalakan liar yang diharapkan dapat dientaskan serta perusahaan yang melanggar izin dapat ditindak dengan tegas.
Serta, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan perlindungan hukum bagi pemantau independen kehutanan seperti jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan, serta pencegahan diskriminasi dan intimidasi.
Baca juga: IFM mengusulkan pemerintah perbaiki tata kelola sektor kehutanan
Baca juga: Pemanfaatan hutan sebagai lahan cadangan pangan patut didukung
Baca juga: Menhut bantah deforestasi hutan melainkan pakai pola tumpang sari
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
