Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa menarik di bidang hukum terjadi sepanjang Minggu (6/7).
Dari mulai tersangka korupsi CSR Bank Indonesia hingga Menteri HAM soal kasus Cidahu.
Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara
1. KPK segera tetapkan tersangka kasus korupsi CSR Bank Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.
"Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
2. KPK tegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam OTT di Sumut
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah itu hanya menangkap tujuh orang yang terdiri atas lima orang yang kemudian menjadi tersangka, dan dua orang yakni aparatur sipil negara (ASN) berinisial RY serta staf tersangka KIR berinisial TAU.
3. Pemkab Bengkayang-Kalbar selesaikan batas wilayah dengan Singkawang
Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melalui Perkumpulan Masyarakat Peduli Tapal Batas (PMPTB) berupaya menyelesaikan batas wilayahnya dengan Kota Singkawang.
"Kita berupaya mencari solusi permasalahan tapal batas yang telah berlangsung lama ini," kata Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dalam pertemuan membahas tapal batas bersama PMPTB di Bengkayang, Minggu
4. Polda NTB atensi Polres Lombok Timur tangani kasus Juliana Marins
Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menaruh atensi terhadap langkah hukum pihak Kepolisian Resor Lombok Timur dalam penanganan kasus Juliana Marins, warga Brasil yang meninggal karena terjatuh dari tebing puncak Gunung Rinjani.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Sabtu menerangkan bahwa pihaknya memberikan atensi tersebut agar persoalan hukum berjalan secara profesional dan prosedur.
5. Menteri HAM tak akan tindak lanjuti usulan stafsus soal kasus Cidahu
Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, mengenai penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan pembubaran retret disertai perusakan rumah oleh sekelompok warga di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
“Sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Pigai dalam akun X pribadinya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
