Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Minggu (11/1). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. KPK tetapkan lima tersangka usai OTT soal dugaan suap pemeriksaan pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut, ABD selaku konsultan pajak, dan EY selaku Staf PT WP,” ujar Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini.
2. KPK ungkap kronologi dugaan suap yang libatkan Kepala KPP Madya Jakut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dugaan suap tersebut bermula dari laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023 yang disampaikan oleh PT WP selama September-Desember 2025.
Baca selengkapnya di sini.
3. KPK: Kasus pajak PT Wanatiara Persada rugikan negara hingga Rp59 M
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang kasus pengurusan pajak PT Wanatiara Persada (WP) diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kerugian tersebut muncul karena kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar.
Baca selengkapnya di sini.
4. Menkum: Transformasi digital Kemenkum selesai sepenuhnya April 2026
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa program transformasi digital yang dilakukan terhadap pelayanan-pelayanan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk masyarakat akan selesai sepenuhnya pada April 2026, yang juga menjadi hadiah setelah lebaran.
Dia mengatakan bahwa transformasi digital juga adalah arahan utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Hukum. Dengan begitu, dia pun menjadikan hal itu sebagai fokus utama sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.
Baca selengkapnya di sini.
5. Polda Jabar gunakan rantis saat kawal Persija ke Stadion GBLA Bandung
Polda Jawa Barat menggunakan kendaraan taktis (rantis) saat mengawal kedatangan tim Persija Jakarta menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, jelang laga melawan Persib Bandung pada pekan ke-17 Super League 2025/2026.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengawalan menggunakan rantis dilakukan sesuai ketentuan guna memastikan keamanan dan keselamatan tim tamu hingga tiba di stadion tepat waktu.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
