Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung seluruh komunitas Internasional berkolaborasi untuk menggagalkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang berlawanan dengan hukum internasional.
"Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu," kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
HNW menilai hal itu juga bentuk nyata dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) serta menjadi model ‘penjajahan’ baru, di samping pengalihan isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat gencatan senjata diberlakukan.
“Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa dunia internasional tegas menolak rencana Trump tersebut, tak terkecuali Mesir dan Yordania yang dibidik Trump sebagai lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina.
"Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina merdeka," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, negara-negara yang tergabung sebagai anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga negara-negar di benua Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa maupun non Uni Eropa juga menolak langkah Trump tersebut.
"Belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump, dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan," paparnya.
Dia lantas mengamini penolakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terhadap rencana Trump tersebut dan pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese.
Untuk itu, HNW pun mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump tersebut, serta memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya.
Dia juga sependapat dengan sikap Kemlu RI yang menilai bahwa akar penyebab konflik ialah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina sehingga apabila AS menghendaki perdamaian tercipta di Gaza hal tersebut yang harusnya dibenahi, bukan justru ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri.
"Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB," katanya.
Dia berharap sikap Kemlu RI dapat berhasil diwujudkan sehingga penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum tersebut dengan lebih efektif berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warganya.
Menurut dia, kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara-negara yang tergabung di OKI, Liga Arab, maupun PBB.
"Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas," ujarnya.
HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel yang telah melanggar berbagai resolusi PBB itu dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab, salah satunya terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.
“Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” kata dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
