Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyoroti persoalan perizinan pada sektor minyak dan gas (migas) sebagai hambatan yang harus segera dibenahi dalam buku yang ditulisnya berjudul "Investigasi Belantara Izin di Hulu Migas: Kolaborasi Sebagai Kunci Menuju Swasembada Energi".
“Investigasi itu penting dilakukan setiap anggota dewan, baik saat reses maupun dalam berbagai kesempatan. Buku ini adalah catatan pikiran saya tentang belantara izin migas yang begitu rumit dan berbelit,” kata Hinca usai peluncuran bukunya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.
Hinca menjelaskan bahwa buku tersebut lahir dari hasil investigasi dan refleksi dirinya selama menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR, khususnya terkait penegakan hukum di sektor energi.
Dia lantas menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam isi bukunya agar berani mengambil langkah tegas untuk membuka jalan reformasi di sektor energi, terutama terkait perizinan migas yang selama ini menjadi hambatan investasi.
“Pesan saya, Pak Prabowo teruslah berjalan di depan, memimpin, dan mendobrak belantara izin yang berbelit-belit. Undang-undang Migas yang sedang dibahas DPR bisa menjadi salah satu solusi. Buku ini adalah dorongan agar Presiden tetap punya spirit memperbaiki tata kelola migas kita,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah ubah regulasi pengusahaan gas bumi pada sektor hilir
Adapun terkait ilustrasi sampul buku, Hinca menjelaskan sosok mirip Presiden Prabowo yang digambarkan tengah berjalan menuju sebuah pintu dengan api menyala dikelilingi tumpukan dokumen perizinan itu sebagai simbol harapan agar Presiden berani memimpin perubahan di tengah belantara izin migas yang menghambat pembangunan energi nasional.
"Saya mengambil gambar dari belakang karena dia, saya lihat sedang berjalan keras ke depan dan kita mendorong. Itu pesan investigasi ini dan itu kolaborasi," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai buku tersebut diluncurkan pada saat momentum yang tepat ketika parlemen tengah menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
"Jadi momentum tepat mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita untuk semakin mempercepat (pembahasan) revisi Undang-Undang Migas," ucapnya.
Dia memandang berbagai permasalahan di sektor migas, khususnya terkait kompleksitas perizinan, membuat investor pun enggan menanamkan modal yang sedianya dibutuhkan untuk pengembangan dan peningkatan lifting migas.
Menurut dia, meskipun Indonesia sedang melakukan transisi energi menuju energi terbarukan, migas tetap akan dibutuhkan untuk menopang hilirisasi besar-besaran pada sektor industri.
"Karenanya, revisi UU Migas menjadi krusial dan harus segera dipercepat," kata Eddy.
Baca juga: Menteri ESDM minta kepala daerah mempermudah izin eksplorasi migas
Baca juga: ESDM pastikan proses izin sektor migas-minerba tak lebih dari setahun
Baca juga: Anggota DPR: Tingkatkan kepastian izin migas raih target lifting
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
