Jakarta (ANTARA) - Pelopor komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyebut munculnya gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rakyat adalah bentuk anomali.
"Menurut kami, gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat," kata Haris dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Haris mengatakan apabila ada oknum pejabat korupsi terhadap kebijakan tersebut, seharusnya tindak korupsinya saja yang diberantas dan bukan malah programnya yang dihentikan.
"Bahkan, sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," katanya.
Lebih lanjut, Haris meminta para pengkritik kebijakan pemerintah untuk menyampaikan konstruksi pandangan mereka yang berbeda dengan pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo.
"Kami prihatin karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran," tutur Haris.
Baca juga: 98 Resolution Network: Pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan mandat reformasi
Dia juga menyoroti narasi "Indonesia Bangkrut", "Sale Indonesia", "Indonesia Gelap", "Kabur dari Indonesia", dan "Buang Rupiah". Haris menilai narasi anti-kemandirian Indonesia tersebut merupakan bentuk kelainan dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial.
Haris membandingkan narasi tersebut dengan narasi terbaik era revolusi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, di tahun 1928, Bung Hatta membacakan pledoi di depan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda, dengan membangun narasi "Indonesia Merdeka".
Dua tahun kemudian, tahun 1930, Bung Karno tampil di depan pengadilan kolonial Bandung membacakan pledoi "Indonesia Menggugat".
Baik Bung Karno maupun Bung Hatta, menurut Haris, keduanya menyampaikan pandangan dan narasi anti-tesis terhadap kolonialisme, yaitu Indonesia merdeka dan berdaulat.
Dia pun mengaku prihatin karena setelah Indonesia merdeka malah muncul narasi anti-kemandirian Indonesia, seperti "Indonesia Bangkrut", "Sale Indonesia", dan lain sebagainya.
Haris mengatakan justru Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali narasi era revolusi kemerdekaan tersebut.
Baca juga: Haris Rusly Moti ajak masyarakat jaga persatuan hadapi geopolitik
Pandangan atau narasi tentang kemandirian ekonomi serta melawan perampokan kekayaan dan sumber daya alam (SDA) oleh oligarki—yang selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial—justru menjadi arus utama kebijakan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan Indonesia harus berdaulat dan mandiri. Sejumlah kebijakan buatan Presiden Prabowo, kata Haris, dilakukan untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia.
"Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya, KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil," ucapnya.
Baca juga: Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah "political blitzer"
Dia pun menilai para pengkritik pemerintah saat ini sedang mencari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo.
"Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons dengan cara represif. Dengan demikian, mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti-demokrasi," ujar Haris.
Dia mengatakan tradisi gerakan sosial adalah menawarkan pandangan alternatif sebagai anti-tesis dari situasi yang dianggap menyimpang.
Haris pun memberi contoh era gerakan sosial sebelumnya yang membangun narasi gerakan "Indonesia Bersih" sebagai anti-tesis dari situasi negara yang dinilai kotor karena dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.
Baca juga: Gerindra tunjuk Fauzi Baadila-Haris Rusly Moti pimpin relawan Prabowo
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
