Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengambil langkah diskresi guna memastikan keberlanjutan pengajaran di tingkat SMA dengan tetap membayar gaji guru honorer menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
"Keputusan ini kita ambil karena para guru honorer memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan tidak boleh kehilangan haknya akibat regulasi baru terkait penggunaan dana BOS," kata Ria Norsan usai bertemu dengan perwakilan guru honorer di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis.
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan dilema dari aturan pemerintah pusat yang baru terkait penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk pembayaran tenaga guru honorer. Namun, sebagai Gubernur dirinya akan mengambil diskresi untuk memastikan mereka tetap menerima gaji.
Sebagai langkah konkret, Ria Norsan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan pembayaran honor guru non-ASN di Kalbar.
"Pilihan yang ada hanya dua, yakni memberhentikan guru honorer atau mengambil diskresi agar mereka tetap bisa mengajar. Saya memilih opsi kedua, karena anak-anak didik kita tetap harus mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.
Ria Norsan menegaskan kesiapannya untuk menanggung segala konsekuensi dari kebijakan ini demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan asas manfaat dan dampaknya bagi tenaga pendidik serta siswa.
Baca juga: PGRI Jateng: Kawal penghapusan guru honorer 2025
Baca juga: IDEAS sebut 74 persen guru honorer masih digaji di bawah UMK
Selain itu, Gubernur juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi jangka panjang terkait status lebih dari 3.000 guru honorer di Kalbar.
"Kami akan meminta pemerintah pusat mencari mekanisme kebijakan yang lebih baik agar para tenaga guru honorer yang telah lama mengabdi tetap dapat diberdayakan," katanya.
Dengan kebijakan ini, Gubernur Kalbar berharap tidak ada kendala dalam proses belajar-mengajar di SMA di Kalbar, serta tenaga pendidik tetap mendapatkan hak dan apresiasi yang layak atas pengabdian mereka.
Keputusan tersebut disambut dengan haru oleh ratusan guru honorer yang sejak pagi menunggu hasil pertemuan di Balai Petitih Kantor Gubernur. Tepuk tangan menggema saat Gubernur menyampaikan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur. Ini adalah harapan besar bagi kami agar tetap bisa mengajar dan mencukupi kebutuhan keluarga," kata Andi, salah seorang guru honorer.
Baca juga: PGRI: Guru honorer berperan besar dalam dunia pendidikan nasional
Baca juga: 3.039 guru di Bogor pertanyakan nasibnya ke DPRD setelah lulus PPPK
Baca juga: DPRD Sulsel dorong insentif guru honorer dimasukkan APBD
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
