Sleman (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan bahwa tantangan dalam penanganan masalah kependudukan memerlukan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kualitas manusia.
Sri Sultan menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X pada Kegiatan Regional II Internalisasi Peta Jalan Pembangunan (PJPK) Kependudukan Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat Kemendukbangga/BKKBN di Sleman, Rabu.
"Tantangan yang kita hadapi seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah dan transformasi digital, memerlukan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kualitas manusia," kata Gubernur DIY.
Menurut dia, pertemuan hari ini yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota atau yang mewakili dari Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah melalui internalisasi PJPK 2025–2029.
Baca juga: Kemendukbangga/BKKBN rancang peta jalan kependudukan di Sumatera
"RPJMD dan Renstra daerah tak cukup hanya menjadi dokumen formal, melainkan harus berfungsi sebagai panduan aksi nyata yang selaras dengan dinamika kependudukan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan PJPK harus menjadi dokumen yang hidup, responsif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan lintas generasi dengan pendekatan yang inklusif.
"Setelah pilkada serentak, inilah waktu yang tepat untuk membangun konsensus baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Internalisasi PJPK hanya akan bermakna jika diikuti komitmen bersama antar perangkat daerah, ditopang koordinasi lintas sektor, serta kemauan politik untuk menjadikan kebijakan kependudukan sebagai prioritas pembangunan," katanya.
Sultan menyebut bahwa mengelola kependudukan pada hakikatnya adalah membangun peradaban.
"Mari kita jalankan amanah ini dengan kesadaran kolektif bahwa setiap kebijakan yang berpihak pada manusia, yang menjamin kualitas, partisipasi, dan martabatnya adalah investasi terbaik menuju Indonesia yang berdaya, berdaulat, dan lestari. Inilah saatnya kita bekerja bersama, dengan nilai-nilai gotong royong sebagai fondasi yang menghidupkan visi Indonesia Emas 2045," katanya.
Baca juga: Kemendukbangga: Jadi negara maju harus punya tata kelola terintegrasi
Baca juga: Mendagri: Dukcapil jadi jantung data kependudukan nasional
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
