Jakarta (ANTARA) - Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan proses penulisan ulang sejarah Indonesia berjalan dengan integritas, kecermatan, dan keberpihakan total pada kepentingan bangsa Indonesia.
Ketua Dewan Pembina FKMPS Heppy Trenggono mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilengkapi dengan tim yang tepercaya dan objektif, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, terutama para peneliti dan tokoh dari berbagai kalangan yang memiliki kredibilitas akademik dan komitmen kebangsaan.
"Tujuan baik dari pemerintah untuk menulis sejarah ini harus kita dukung bersama. FKMPS siap menjadi mitra pemerintah dalam hal ini," kata Heppy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
FKMPS mengapresiasi dan mendukung inisiatif Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Namun, Heppy mengingatkan bahwa prosesnya harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih luas untuk menjamin penulisan dilakukan dengan jujur.
Baca juga: DPR bentuk tim supervisi untuk awasi penulisan ulang sejarah
Selain itu, pemerintah diminta agar tidak tergesa-gesa dalam proses penulisan ulang tersebut lantaran memerlukan pendekatan yang hati-hati, jujur, dan komprehensif.
Menurutnya, proses yang terburu-buru sangat berisiko menghasilkan distorsi baru dan bahkan memicu perpecahan.
Sejarah bangsa, kata Heppy, harus ditulis dengan integritas serta disusun pihak yang memahami makna bangsa dan mampu melihat dengan mata hati dan kebijaksanaan.
"Jangan sampai semangat meluruskan sejarah justru melahirkan distorsi baru yang lebih berbahaya," ungkap dia.
Baca juga: Pemerintah gelar uji publik penulisan sejarah nasional pada Juli
Ketua Dewan Penasihat FKMPS Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhie Pudjiatno menambahkan bahwa rencana Kemenbud untuk menulis ulang sejarah Indonesia merupakan langkah monumental yang layak didukung seluruh komponen bangsa.
Hal tersebut merupakan momentum strategis untuk menyusun narasi sejarah nasional yang lebih Indonesia-sentris dan membangun karakter kebangsaan.
Dia menjelaskan bahwa FKMPS, yang berdiri sejak 4 Desember 2019, merupakan forum independen yang fokus pada penelitian sejarah agar generasi mendatang mengenal sejarah Indonesia secara autentik, bukan sejarah yang ditulis dari perspektif asing atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
"FKMPS mendukung sepenuhnya agenda penulisan ulang sejarah yang membebaskan narasi bangsa dari glorifikasi terhadap kekuatan luar dan memusatkan pada nilai, peran, serta perjuangan rakyat Indonesia sendiri," tutur Tedjo.
Baca juga: Unand siap jadi "host" uji publik penulisan ulang sejarah nasional
Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain penulisan ulang sejarah, Tedjo menilai sejumlah terobosan penting pemerintahan Prabowo telah menjadi harapan baru bagi bangsa ini.
"Mulai dari pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk kebun sawit ilegal seluas 3 juta hektare, hingga peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan utang UMKM, serta pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan anggaran yang memadai," katanya menambahkan.
Baca juga: Menbud: Pemerkosaan 98 tak dihapus di penulisan ulang sejarah
Baca juga: Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
