Gianyar, Bali (ANTARA) - Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Ariasa menyoroti perubahan atau alih lahan pertanian yang tinggi, saluran irigasi yang rusak, air menyusut dan petani umumnya sudah usia tua pada rapat paripurna dewan setempat.
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban menyampaikan langkah-langkahnya seperti peningkatan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan benih unggul dan varietas tahan hama/iklim, penguatan peran penyuluh pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan dan subsidi sarana produksi, demikian siaran pers Diskominfo Gianyar, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu saat menanggapi pandangan umum fraksi partai politik di rapat paripurna DPRD Gianyar tentang APBD Perubahan 2025.
Bupati juga menjelaskan upaya penguatan kelembagaan petani dan kemitraan, diversifikasi dan intensifikasi pangan lokal, pemanfaatan lahan tidur dan optimalisasi lahan, dan mitigasi dampak perubahan iklim dan krisis.
Selain itu, alokasi belanja daerah sudah diprioritaskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, serta pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan lokal serta dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara efisien dan tepat waktu.
Bupati Mahayastra menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Dewa Gede Agung Pastika, bahwa PAD sebagai pilar kemandirian fiskal daerah akan terus dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD secara berkelanjutan dan profesional.
“Terkait masalah pendidikan, gedung – gedung yang rusak sudah dilakukan penanganan berdasarkan skala prioritas penanganan sesuai kondisi riil di lapangan. Penanganan dimaksud dalam bentuk rehabilitasi sedang atau berat dan atau pembangunan ruang kelas baru atau ruang penunjang lainnya,” ungkap Bupati Mahayastra.
Selain itu, untuk seleksi penerimaan murid baru (SPMB) Tahun ajaran 2025/2026 jenjang pendidikan dasar yakni satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Gianyar sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya mulai dari menyusun perencanaan daya tampung dan juknis SPMB dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, pengurus MKKS dan K3S Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar dengan didampingi oleh BPMP Bali dan hasilnya sudah mendapat persetujuan dari Dirjen PAUD Dikdasmen.
“Dari segi kesehatan, Kabupaten Gianyar memiliki dua jaminan kesehatan yaitu bantuan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dan semua diakomodir di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah seperti 13 UPTD Puskesmas, RSUD Sanjiwani dan RSU Payangan di kelas tiga. Dan terkait Puskesmas, secara kontinyu kami melaksanakan akreditasi terhadap seluruh UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Gianyar sehingga mutu pelayanan yang diselenggarakan sudah terstandarisasi sesuai regulasi yang berlaku,”ungkapnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Gusti Ngurah Agus Supriadi, berupaya sepenuhnya agar terjadi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran terutama pada sektor–sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan.
“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus kami kedepankan dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program pembangunan,” terangnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan Aswin Pandu Dinata, berupaya meningkatkan pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif dengan program pelatihan, permodalan, dan pemasaran.
Dalam penanganan lingkungan hidup, kami terus berupaya dengan melakukan penanaman pohon serta terus menjaga kelestarian lingkungan.
“Terhadap usul, saran Dewan yang terhormat yang belum dapat saya jelaskan, akan saya tampung dan jadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selanjutnya,” pungkas Bupati Mahayastra.
Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
