Ekonomi kemarin, Prabowo soal produksi BBM hingga UU pekerja platform

3 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (11/3), mulai dari Presiden Prabowo Subianto sebut alternatif bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu hingga persiapan UU Perlindungan Pekerja Platform.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Prabowo sebut RI bisa produksi BBM dari jagung dan tebu

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi di tengah krisis global, termasuk kemampuan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu.

"Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo saat memberikan arahan pada Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Kemenkeu: Penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun per Februari 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya di sini

Prabowo perintahkan bangun PLTS 100 gigawatt dorong elektrifikasi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari percepatan program elektrifikasi dan swasembada energi nasional.

Ia mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

Komisi XI DPR RI sepakati Friderica Widyasari jadi Ketua DK OJK

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Friderica Widyasari Sari alias Kiki sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.

Setelah melalui rapat internal, Komisi XI juga menyepakati Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK OJK.

Baca selengkapnya di sini

Menaker siapkan UU Perlindungan Pekerja Platform

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |