Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah petani seharga Rp6.500 per kg oleh Bulog adalah langkah positif untuk mengurangi impor beras.
Menurut dia, kebijakan ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi penjualan dan membuat petani menjual dengan harga di atas biaya produksi.
“Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6.500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya,” kata Eliza dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
"Impor beras selama ini karena untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan ingin menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mengurangi ketergantungan impor,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, selama ini harga pembelian gabah di petani berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa petani di daerah yang dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram, ada yang masih berada di rentang Rp5.900-Rp6.200.
“Ini semua tergantung daya tawar petani. Ketika petani butuh cepat terjual kadang tengkulak membeli di bawah harga HPP, yang penting laku,” kata Eliza.
“Apalagi jika panen raya, akan jatuh sekali karena tengkulak pun menerima beras dari berbagai petani sehingga tengkulak atau bandar ini menekan harga,” imbuhnya.
Eliza melanjutkan, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri.
“Rp6.500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga daerah yang dibeli di atas Rp6.500. Jadi memang ini bagaimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” kata Eliza.
Menurut dia, Bulog dan Kementerian Pertanian harus bekerja sama untuk mendata daerah-daerah yang harga gabahnya masih rendah.
“Pembelian oleh Bulog ini bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani, maka dari itu perlu kerjasama antara Bulog, Kementan untuk menentukan titik titik mana yang harga gabahnya rendah, disitu bulog serap gabah, jemput bola,” kata Eliza.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada ratas awal tahun Prabowo menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idul Fitri.
Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (СВР).
Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.
Baca juga: Zulhas optimistis tahun depan Indonesia tidak impor beras lagi
Baca juga: Menkeu minta Rp16,6 triliun untuk beli beras petani bebas korupsi
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
