Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertekad meningkatkan angka usia sekolah hingga 16 tahun dengan memberikan pendidikan gratis mulai dari SMA hingga S3.
"Langkah ini kami ambil untuk mempercepat transformasi sumber daya alam (SDA) menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Samarinda, Rabu.
Gubernur Rudy menyatakan bahwa pihaknya telah menghitung dengan cermat jumlah siswa dan mahasiswa di seluruh Kaltim. Program pendidikan gratis ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.
"Jadi, Insya Allah, masyarakat Kaltim tidak usah resah lagi berkaitan dengan anak-anak yang mau sekolah tinggi," ujarnya.
Rudy menekankan pentingnya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, minimal 16 tahun pendidikan, dengan rincian 12 tahun pendidikan dasar dan menengah ditambah empat tahun pendidikan tinggi, dibutuhkan agar Benua Etam dapat maju dan berakselerasi.
"Memang, agar negara ini bisa maju dan bisa akselerasi, minimum syaratnya adalah penduduknya rata-rata telah menempuh seminim-minimnya sarjana," jelasnya.
Pemprov Kaltim juga akan memastikan kualitas pendidikan yang baik bagi seluruh anak Kaltim.
Saat ini, Pemprov Kaltim sedang menyusun mekanisme sistem pendidikan gratis tersebut. Rudy memastikan bahwa seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah provinsi, selama anak-anak tersebut bersekolah atau kuliah di Kaltim.
"Sekolahnya, kuliahnya di mana saja, sekolahnya di mana saja sepanjang di Kalimantan Timur, Insya Allah, semuanya kita bebaskan. Jangan ragu," tegasnya.
Program ini memiliki persyaratan yang mudah, yaitu siswa atau mahasiswa harus berdomisili dan memiliki KTP Kaltim. Program ini terbuka untuk semua warga Kaltim tanpa memandang agama, suku, etnis, atau gender.
Rudy mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim masih di bawah 10 tahun, sementara rata-rata nasional hanya 9 tahun. Oleh karena itu, pendidikan gratis hingga S3 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta membuat Kaltim dapat bersaing dengan daerah lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Baca juga: DPD RI apresiasi kebijakan pendidikan gratis di Papua Barat Daya
Baca juga: Pemprov DKI siap uji coba 40 sekolah swasta gratis
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
