Jakarta (ANTARA) - Ekonom mendorong pemerintah Indonesia melakukan penataan ulang hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat guna memperkuat kemandirian strategi nasional di tengah sistem multipolar.
“Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,” kata Ekonom Senior Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut Farouk, perubahan lanskap geoekonomi global saat ini ditandai dengan meningkatnya dorongan sejumlah pemimpin dunia untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat (AS).
Pandangan ini secara faktual telah dijawab oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui rangkaian kunjungan diplomatik ke Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis sepanjang April 2026 untuk mendiversifikasi mitra strategis.
Baca juga: Kadin nilai aksesi RI ke OECD perkuat kepastian regulasi usaha
Farouk menjelaskan bahwa kemandirian strategis mulai disuarakan secara nyata oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menyiapkan skenario “the world minus one”.
Langkah serupa juga terlihat di kawasan regional saat Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz membatalkan sejumlah kesepakatan tarif dengan AS seiring putusan Mahkamah Agung negara tersebut yang menggugurkan kebijakan era Donald Trump.
Selain itu, lanjutnya, dinamika global memperlihatkan kecenderungan negara-negara Eropa dan Kanada untuk mengambil jarak strategis serta memperluas kebijakan luar negeri secara independen.
Farouk menilai poros kerja sama baru kini mulai terbentuk di antara kekuatan non-Barat, terutama antara China, Rusia, dan Iran yang mencakup sektor ekonomi, politik, hingga militer.
Baca juga: Menko Airlangga: Aksesi OECD Indonesia masuk tinjauan teknis Juli 2026
Menanggapi fenomena tersebut, Farouk menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan perdagangan dengan AS. Ia menyarankan pengurangan ketergantungan struktural terhadap kebijakan ekonomi AS yang dinilai fluktuatif dan unilateral.
Sebagai bentuk implementasi nyata dari penguatan kemitraan alternatif, Presiden Prabowo telah mengunjungi Moskow untuk membahas kerja sama energi serta memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.
Diplomasi ini dinilai strategis mengingat posisi Indonesia yang terus berupaya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
Farouk menegaskan bahwa langkah peninjauan kembali kesepakatan tarif dan pengkajian ulang kerja sama strategis bukan merupakan bentuk konfrontasi terhadap Amerika Serikat.
Baca juga: Gubernur BI ungkap tiga respons kebijakan di Presidensi G20 AS 2026
Upaya tersebut merupakan refleksi untuk menjaga kedaulatan nasional dan memastikan posisi Indonesia sebagai negara mandiri yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
