Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.
"Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja," kata Ima di Jakarta, Selasa.
Ima mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran.
Langkah strategis ini kata dia, diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.
Baca juga: Ketua DPRD sebut percepatan APBD-P beri waktu gubernur layani warga
Ima menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam penyelesaian kemacetan dan penanggulangan banjir.
Kedua isu itu merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.
"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak 'urgent' (mendesak) untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak," ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026.
Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.
Baca juga: DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda
Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun.
Alokasi "mandatory spending" telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen di atas minimum 20 persen, belanja kesehatan 18,94 persen dan belanja infrastruktur 40,23 persen di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.
Mandatory spending (belanja wajib) adalah pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan biasanya memiliki alokasi anggaran yang tetap atau minimal.
Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran.
Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.
Baca juga: Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025
"Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta," kata Ima.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
