Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Himmatul Aliyah menyebut pentingnya kursus kemampuan bahasa Indonesia bagi anggota dewan untuk mendukung komunikasi yang lebih baik untuk seluruh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Himmatul Aliyah saat menghadiri acara Diseminasi Program Kebahasaan dan Kesastraan bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Jumat.
"Kemampuan bahasa anggota dewan juga perlu dikursuskan. Saya misalnya, konstituen saya kebetulan di Jakarta Selatan (Jaksel), jadi kadang tercampur dengan bahasa-bahasa gaul Jaksel, tetapi itulah keragaman dinamika bahasa Indonesia, yang penting dalam acara kenegaraan dan forum-forum resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," katanya.
Baca juga: Anggota Komisi X DPR nilai perlu guru khusus mengajar bahasa daerah
Ia menegaskan anggota dewan sebagai penyambung lidah rakyat perlu memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang baik, sehingga dapat mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang kebijakan-kebijakan penting.
Aliyah mengemukakan Indonesia saat ini tercatat sebagai pengguna internet terbesar di dunia, sehingga kemampuan literasi, utamanya untuk memahami informasi secara utuh sangat diperlukan bagi masyarakat agar tidak sekedar menelan informasi secara sepotong-sepotong.
"Oleh karena itu, kemampuan untuk literasi digital ini sangat penting, sehingga penggunaan literasi di Indonesia ini tidak seperti sekarang, yang akhirnya banyak simpang siur berita-berita, dan akhirnya dimakan mentah-mentah, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mungkin salah satunya kebijakan," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, kecakapan literasi juga harus dipahami secara kritis. Saat ini, upaya peningkatan literasi di Indonesia masih belum dilengkapi dengan edukasi tentang bagaimana menyaring dan memilah informasi.
"Karena mungkin kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan dan informasi yang lengkap, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong," ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR: Indonesia kehilangan pakar bahasa terbaik
Baca juga: COVID-19, Anggota DPR: Gunakanlah bahasa mudah dimengerti masyarakat
Aliyah mengatakan dalam upaya peningkatan literasi dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di lingkungan DPR RI maupun masyarakat secara umum, Komisi X tengah merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi.
"Metode ini akan menggabungkan semua peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan pendidikan, guru, dan dosen, sehingga nanti ada satu buku babon, untuk kita mendapatkan tentang pasal-pasal atau Undang-Undang dalam satu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025," tuturnya.
Undang-Undang tersebut, sambung dia, akan lebih relevan dan aktual dengan kondisi saat ini, yang fokus pada integrasi lembaga pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dengan peluang untuk memperkuat literasi digital dan nalar kritis siswa.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
