Banjarbaru (ANTARA) - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif dan edukatif menyusul penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan secara umum pelaksanaan MBG di Kalsel berjalan baik dengan sekitar 212 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbangun, namun terdapat satu pesantren yang belum menerima program tersebut.
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi karena jumlah santri di pesantren tersebut cukup besar, sekitar 13 ribu orang. Ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program yang telah disiapkan pemerintah,” kata dia saat kunjungan kerja ke Banjarbaru, Jumat.
Menurut dia, program MBG bagian dari upaya peningkatan gizi anak dan remaja yang berdampak langsung terhadap kualitas SDM dalam jangka panjang, sehingga pelaksanaannya perlu mendapat dukungan semua pihak.
Baca juga: Kemenag tegaskan zakat tidak untuk program MBG
Sekretaris Daerah Kalsel M Syarifuddin mengakui pelaksanaan MBG di daerah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, termasuk persoalan komunikasi dan pemahaman program.
Ia menyampaikan pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung kepada pimpinan pondok pesantren guna mengetahui kendala serta alasan penolakan program tersebut.
“Kami akan mencoba pendekatan dengan pimpinan pondok, apa kendalanya, apa permasalahannya. Harapan kami, jika sudah diketahui persoalannya, maka manfaat dari program MBG ini bisa diterima dan dirasakan bersama,” katanya.
Selain MBG, ia menyebut pertemuan tersebut juga membahas percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan tren penurunan stunting menunjukkan hasil cukup signifikan meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target nasional.
“Penurunannya cukup signifikan, namun kita masih memiliki target agar angka stunting bisa ditekan hingga 10 persen. Saat ini masih berada di kisaran 22 persen. Karena itu diperlukan kerja sama semua pihak agar target tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Ia menegaskan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan legislatif menjadi kunci dalam mempercepat penurunan stunting serta memperkuat kualitas kesehatan masyarakat di daerah.
Baca juga: Pemkot Surabaya perkuat standar higiene Program MBG
Baca juga: Wamendagri: MBG turut gerakkan perekonomian dan pendidikan
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
