DPR minta Kemendikdasmen kawal anggaran pendidikan tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengawal pemanfaatan anggaran pendidikan, terutama pada 2026, benar-benar tepat sasaran, seperti untuk bantuan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.

"Catatan-catatan yang diberikan itu supaya dikawal, sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Kemendikdasmen, tapi lewat Kementerian Keuangan," kata pria yang akrab disapa Fikri itu, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Akademisi minta anggaran pendidikan fokus untuk kementerian pendidikan

Sebelumnya, hal itu disampaikan oleh Fikri dalam rapat kerja Komisi X bersama Kemendikdasmen pada Senin (15/9) yang beragendakan pembahasan penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2026.

Lebih lanjut, dia menyampaikan anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang mampu menjangkau jenjang PAUD dan TK.

Selain itu, ia mendesak pemerintah segera menuntaskan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah lulus, namun belum mendapat alokasi anggaran. Padahal, alokasi anggaran untuk para guru honorer tersebut sudah tersedia.

"Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Bapak Menteri (Mendikdasmen) juga begitu, lewat transfer ke daerah. Nah, karena ini hak mereka, saya kira bagaimana bersama-sama supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia," ujar dia.

Fikri juga menyoroti rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN. Jika sebelumnya gaji mereka sebesar Rp300 ribu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkannya menjadi Rp500 ribu. Fikri menilai niat itu sangat baik dan harus diprioritaskan dalam anggaran yang sedang berjalan.

Baca juga: Pengamat: Pidato kenegaraan Prabowo sinyal majukan pendidikan di RI

Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Fikri mengungkapkan, banyak laporan yang diterima Komisi X DPR mengenai kondisi sekolah yang ambruk.

Politikus dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes itu berharap tekad Presiden untuk menuntaskan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dalam tiga tahun ke depan dapat terealisasi dan terus dikawal.