Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) versi iOS sebagai langkah penting dalam upaya digitalisasi dokumentasi produk hukum DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
"Peluncuran aplikasi JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI versi iOS, satu langkah penting dalam digitalisasi dokumentasi hukum DPD RI," kata Iqbal saat memberikan pidato sambutan.
Dia mengatakan peluncuran JDIH versi iOS untuk melengkapi aplikasi sebelumnya yang telah tersedia dalam versi Android.
"Menghadirkan versi iOS agar semakin banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang dapat mengakses produk hukum DPD RI secara luas, mudah, dan inklusif," ujarnya.
Menurut dia, produk hukum DPD RI tidak hanya penting sebagai dokumen kelembagaan, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas publik.
Untuk itu, lanjut Iqbal, informasi hukum harus disajikan secara terbuka dan dapat dijangkau oleh siapa pun yang membutuhkan, mulai akademisi, masyarakat, hingga pemerintah daerah.
Baca juga: Setjen DPD luncurkan aplikasi JDIH permudah akses produk hukum
Ia menjelaskan JDIH Setjen DPD RI telah terintegrasi dengan JDIH Nasional di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum sejak tahun 2018.
"Sejak itu pula kami terus berinovasi agar JDIH menjadi semakin modern, user friendly, dan up to date, sesuai amanat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019," katanya.
Iqbal meyakini semakin baik pengelolaan
JDIH maka akan semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap lembaga DPD RI itu sendiri.
"Produk hukum bukan hanya soal substansi, tapi juga soal transparansi dan kemudahan akses," ucapnya.
Iqbal mengapresiasi peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pembina JDIH nasional karena JDIH Setjen DPD RI berhasil meraih peringkat ke-5 terbaik kategori Lembaga Negara pada tahun 2024.
Ia menuturkan langkah strategis JDIH Setjen DPD RI lainnya ialah telah melakukan alih bahasa produk hukum ke bahasa Inggris bekerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum.
"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas konten, dan menjaga keberlanjutan inovasi," katanya.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
