Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat hingga pada angka 1,82-2,91 persen sesuai dengan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Rabu, mengatakan, tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045.
Salah satu sasarannya, yakni mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. "Tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045," katanya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Jakarta memiliki visi untuk menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Salah satu sasaran utama mewujudkan visi tersebut adalah mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. "Tingkat kemiskinan ditargetkan membaik hingga di angka 1,82-2,91 persen," katanya.
Baca juga: Sekolah Rakyat diharapkan mampu putus rantai kemiskinan di Jakarta
Seorang nelayan menyiapkan jaringnya di kawasan permukiman pesisir di Muara Angke, Jakarta, Kamis (16/1/2025). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2024 sebanyak 449,07 ribu orang atau turun 0,16 persen dibanding Maret 2024 yakni 464,93 ribu orang. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. Untuk mewujudkan visi Jakarta 2045, kata Iqbal, dibutuhkan dukungan kebijakan, program kegiatan, serta data yang tepat agar target tersebut dapat bersama-sama direalisasikan.
Lalu, selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, disusun dengan prinsip konvergensi dan komplementaritas program.
Ini, kata Iqbal, agar setiap penduduk miskin dapat menjadi lebih sejahtera, sementara mereka yang sudah ada di atas garis kemiskinan dijaga agar tidak turun kelas kesejahteraannya.
"Karena itu, peran kementerian/lembaga serta mitra pembangunan yang ada di luar pemerintah sangat penting," kata dia.
Baca juga: Pemprov DKI diminta percepat penanganan kemiskinan ekstrem
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah: Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025-2029" di Jakarta, Rabu (16/7/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)Dia mengatakan, saat ini Pemprov DKI mengadakan "Forum Asisten Sekretaris Daerah: Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025-2029".
Melalui forum ini diharapkan dapat dirumuskan solusi dan matriks prioritas program yang lebih solid dan selanjutnya akan menjadi muatan utama dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) tahun 2025-2029 dan rencana aksi tahunan (RAT) bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2026.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin pada September 2024 di Jakarta sebesar 449,07 ribu orang, menurun 15,9 ribu orang terhadap Maret 2024 yang sebesar 464,93 ribu orang.
Menurut persentase, penduduk miskin pada September 2024 sebesar 4,14 persen, menurun sebesar 0,16 persen poin terhadap Maret 2024 yang sebesar 4,3 persen.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
