Jakarta (ANTARA) - Aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek daring/online (ojol) di kawasan Monas yang berlangsung pada Senin, hanya diikuti puluhan orang, padahal sebelumnya mereka mengklaim demo diikuti 50 ribu orang.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh Garda Indonesia itu berlangsung dari jam 14.30 WIB hingga sore hari, di mana pada aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang.
Aksi unjuk rasa tersebut bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217” yang semula akan menggerakkan gelombang pengemudi online untuk mengepung Istana Presiden dan melumpuhkan aplikasi secara massal.
"Meski massa tidak banyak tapi yang datang semua merupakan koordinator," kata seorang orator.
Baca juga: Demo ojol, Jalan Medan Merdeka Selatan arah Gambir ditutup
Pada saat orasi mereka menyatakan bahwa menuntut agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya 10 persen dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum para pengemudi ojek daring.
Pada Kamis (17/7) lalu aksi unjuk rasa pengemudi ojol juga dilakukan di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak. Pada unjuk rasa tersebut tuntutannya justru berbeda,
Seperti yang dikatakan Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin mengatakan, skema potongan 20 persen sudah berjalan bertahun-tahun dan diterima oleh sebagian besar pengemudi.
Bahkan dia menyatakan bahwa pemotongan menjadi 10 persen secara sepihak justru akan merugikan semua pihak, termasuk pengemudi sendiri.
"Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan. Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol," kata dia.
URC juga menyatakan penolakan terhadap narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojol sebagai buruh. Menurut mereka, identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena menjamin kebebasan waktu dan ritme kerja.
Baca juga: Demo ojol, Polres Jakpus kerahkan 1.632 personel
Baca juga: Besok, puluhan ribu pengemudi ojol bakal demo di Istana Merdeka
"Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara," lanjut Achsanul.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
