Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah agar menjadi lebih transparan.
"Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kami sampaikan niatan kami dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kami untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua Komisi XII itu menyampaikan, Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi.
Oleh karena itu ke depan dalam rangka menjalankan roda organisasi, Bambang memandang keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
"Karena kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," kata Bambang.
Ia menjelaskan alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.
"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," kata dia.
Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.
"Karena kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.
"Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi," kata Budi.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
