Jakarta (ANTARA) - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, resmi ditangkap pada Rabu, (15/1) di kediamannya di Seoul oleh Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO). Penangkapan ini mencatatkan sejarah sebagai pertama kalinya seorang presiden aktif di Korea Selatan ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Sebelumnya, pada 3 Januari, upaya penangkapan Yoon gagal karena intervensi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan tersebut. Penangkapan ini merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang dimulai pada 3 Desember 2024.
Pada tanggal tersebut, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk meredakan ketegangan politik yang meningkat. Langkah ini menyebabkan kekacauan politik selama enam jam dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keputusan untuk memberlakukan darurat militer segera ditentang oleh parlemen yang didominasi oleh suara oposisi. Setelah kejadian tersebut, Yoon menghadapi kritik tajam dan ancaman pemakzulan atas tindakannya yang dianggap melanggar konstitusi.
Baca juga: MK Korsel berjanji lakukan persidangan adil atas kasus pemakzulan Yoon
Sejarah singkat catatan hitam skandal politik Presiden Korsel
Sejarah politik Korea Selatan mencatat beberapa presiden yang terlibat dalam skandal politik yang mengguncang negara tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah Presiden Park Geun-hye, yang pada tahun 2016 terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan teman dekatnya, Choi Soon-sil. Skandal ini memicu protes massal dan akhirnya mengarah pada pemakzulan Park pada 9 Desember 2016.
Setelah pemakzulan Park, pada tahun 2022, Yoon Suk-yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama tanpa kontroversi. Pada Desember 2024, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer yang memicu krisis politik dan protes massal. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik.
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Parlemen yang didominasi oleh oposisi segera menolak keputusan tersebut, dan Yoon akhirnya mencabutnya setelah enam jam. Meskipun demikian, langkah ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan presiden Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Skandal yang melibatkan Park dan Yoon menggambarkan tantangan besar dalam mempertahankan integritas serta kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. Kedua kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan kekuasaan dalam sistem politik Korea Selatan.
Dengan demikian, berikut ini adalah daftar Presiden Korea Selatan yang tercatat memiliki catatan hitam skandal politik, berdasarkan berbagai sumber resmi.
Baca juga: Kepala Keamanan Presiden Korsel larang bentrokan saat menangkap Yoon
Daftar catatan hitam skandal politik Presiden Korsel
Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo
Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo merupakan dua presiden Korea Selatan yang berasal dari kalangan militer, mengakhiri masa jabatan mereka dengan kontroversi besar yang mengguncang sejarah negara tersebut. Chun dijatuhi hukuman mati atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal di Gwangju pada 1980. Namun, hukuman tersebut kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup.
Sementara itu, Roh yang menggantikan Chun sebagai presiden, juga terjerat dalam skandal besar. Ia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara terkait dengan perannya dalam kudeta militer dan kasus korupsi. Kasus ini menambah gelap catatan sejarah kepemimpinan mereka.
Meskipun keduanya menjalani hukuman, mereka akhirnya dibebaskan setelah menerima amnesti. Pembebasan mereka setelah hukuman yang relatif singkat mengakhiri era kepemimpinan yang penuh kontroversi dan menyisakan banyak pertanyaan besar tentang warisan mereka.
Baca juga: Majelis Nasional Korsel ajukan pemungutan suara ulang RUU untuk Yoon
Lee Myung-bak dan Roh Moo-hyun
Lee Myung-bak, yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan dari 2008 hingga 2013, terjerat kasus korupsi pada 2018. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara setelah terbukti menerima suap dari perusahaan besar, Samsung. Namun, pada 2022, Presiden Yoon Suk Yeol memberikan amnesti kepadanya, yang mengubah nasibnya.
Di sisi lain, mantan Presiden Roh Moo-hyun, yang memimpin Korea Selatan antara 2003 hingga 2008, menghadapi tragedi besar pada Mei 2009. Setelah terlibat dalam skandal suap, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Kedua kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin Korea Selatan dalam menjaga integritas mereka. Keputusan-keputusan tersebut meninggalkan dampak besar bagi sejarah politik negara ini.
Park Geun-hye
Park Geun-hye, yang menjadi presiden wanita pertama di Korea Selatan, menghadapi pemakzulan pada Desember 2016 akibat keterlibatannya dalam skandal korupsi besar. Pada Maret 2017, Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan pemakzulan tersebut setelah Park terbukti menerima suap dari konglomerat besar, termasuk Samsung.
Selain itu, ia juga terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan membocorkan dokumen rahasia dan memberhentikan pejabat yang berseberangan dengan kebijakannya. Skandal ini mengguncang dunia politik Korea Selatan dan membuat masa kepemimpinan Park berakhir dengan penuh kontroversi.
Baca juga: Jepang dan Korsel sepakat tingkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat
Pada 2021, Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sebagai hasil dari proses hukum yang panjang. Namun, meskipun divonis demikian, ia akhirnya dibebaskan berkat amnesti yang diberikan padanya pada akhir tahun yang sama. Amnesti yang diterima Park menandai akhir dari kisah hukum yang panjang, namun juga meninggalkan banyak pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.
Yoon Suk-yeol
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk-yeol mengeluarkan dekrit darurat militer dengan alasan menghadapi ancaman dari Korea Utara. Namun, langkah kontroversial ini justru memicu gejolak politik yang hebat dan kritik tajam dari berbagai pihak. Yoon menuduh oposisi terlibat dengan "kekuatan anti-negara" tanpa bukti yang jelas, yang semakin memperburuk situasi.
Keputusan Yoon untuk menerapkan darurat militer membuat ratusan ribu warga turun ke jalan menuntut pemakzulan, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas. Hanya enam jam setelah dekrit tersebut dikeluarkan, parlemen bertindak cepat dengan membatalkan keputusan tersebut. Pada 14 Desember 2024, pemakzulan Yoon pun disahkan oleh parlemen.
Pada 15 Januari 2025, Yoon Suk-yeol akhirnya ditangkap, menandai berakhirnya salah satu masa kepemimpinan paling penuh kontroversi dalam sejarah Korea Selatan. Pemakzulan dan penangkapannya mencerminkan ketegangan politik yang mencapai puncak kepemerintahannya.
Baca juga: Pengadilan Korsel gelar sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon
Baca juga: Intelijen Korsel harap Trump dapat bujuk Korut untuk denuklirisasi
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
