COP30, DPD RI: Indonesia lakukan berbagai upaya atasi perubahan iklim

Belém (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan parlemen maupun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

"Indonesia tidak hanya ngomong. Eksekutifnya bergerak. Legislatifnya juga bergerak," kata Sultan Baktiar Najamudin di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), Belēm, Brasil, Jumat (14/11) waktu setempat.

Ia mengatakan emisi saat ini semakin tinggi karena negara-negara lain belum melakukan perannya secara maksimal.

"Negara lain ngomong tentang isu perubahan iklim sementara ini COP30 harus kita kritik juga karena ternyata emisi makin tinggi, belum terkontrol, tetapi bukan kita (Indonesia). We are on the track," kata Sultan Baktiar Najamudin.

Keberpihakan Indonesia dalam menangani perubahan iklim, menurut dia, tercermin dari masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Daerah Kepulauan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

"Kami parlemen kolaboratif bahwa DPD akan mendorong legislasi yang ada hubungannya dengan daerah dan mendukung program eksekutif yang memihak masyarakat adat," katanya.

Pihaknya sangat mendukung hadirnya regulasi yang melindungi keberadaan masyarakat adat.

Baca juga: COP30, Menteri Hanif serahkan dokumen NAP kepada UNFCCC

"Masyarakat adat adalah orang terdepan yang melindungi hutan. Makanya mereka harus dilindungi oleh regulasi, dilindungi oleh negara," kata dia.

Keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan juga terlihat dari diterbitkannya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

"Perpres sudah turun tentang perdagangan karbon, ini salah satu potensi ekonomi yang bisa kita ambil," kata Sultan Baktiar Najamudin.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi-aksi mitigasi, termasuk memasarkan karbon berkualitas tinggi.

"Semua potensi untuk mendorong aksi mitigasi itu kita lakukan, salah satunya membangun unit karbon yang terpercaya sehingga mendorong nilai ekonomi karbon yang lebih signifikan," kata Hanif Faisol Nurofiq.

Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi sebesar Rp16 triliun dari perdagangan karbon selama berlangsungnya konferensi tingkat tinggi (KTT) perubahan iklim (COP30) tersebut.

Baca juga: COP30, MenLH bertemu Jepang lanjutkan kerja sama perdagangan karbon

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) berlangsung sejak 10 November hingga 21 November di Belém, Brasil.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.