Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman Harda Kiswaya akan kembali bertolak menuju Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait transmigran asal Sleman.
"Kami bersama jajaran akan berangkat ke Konawe Selatan pada Minggu (13/7) sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pertemuan sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan transmigran asal Sleman pada bulan lalu," kata Harda Kiswaya di Sleman, Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, pada pertemuan tersebut pihaknya bersama Pemkab Konawe Selatan membahas berbagai isu dan kendala yang disampaikan transmigran asal Sleman sebagai aspirasi.
Sejumlah kepala keluarga (KK) asal Sleman mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat.
"Belakangan diketahui beberapa kepala keluarga memilih untuk kembali pulang ke Sleman karena sejumlah masalah," katanya.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Bupati Sleman untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan maupun kendala yang dialami transmigran asal Sleman di Konawe Selatan.
"Kami berterima kasih atas upaya Pemkab Konawe Selatan dalam melayani para transmigran asal Kabupaten Sleman. Kami upayakan segera ada solusi bersama," katanya.
Baca juga: DPR setujui anggaran Kementrans tahun ini ditambah Rp1,77 triliun
Harda mengatakan, agenda pertemuan yang akan dilakukan kembali dengan Pemkab Konawe Selatan ini sebagai komitmen dan keseriusan Pemkab Sleman dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dialami transmigran asal Sleman.
Kunjungan kedua Bupati Sleman di Konawe Selatan akan berlangsung sampai hingga Kamis (17/7) mendatang.
"Saya berharap segera dirumuskan solusi bersama mengenai permasalahan yang dialami transmigran asal Sleman dan Pemkab Konawe Selatan bisa melakukan perjanjian kerja sama kembali dengan Pemkab Sleman," katanya.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman Hendra Adi mengatakan tinjauan yuridis dan empiris terkait persoalan ini telah selesai untuk selanjutnya dibahas bersama Pemkab Konawe Selatan.
Ia mengatakan, respons cepat Bupati Sleman, pemerintah pusat, dan Pemkab Konawe Selatan menjadi langkah positif bagi penyelesaian permasalahan para transmigran asal Kabupaten Sleman.
"Apabila alternatif solusi bersama bisa disepakati, pembaruan perjanjian kerja sama daerah tentang penempatan transmigrasi akan memperkuat kebijakan formal dan operasional," katanya.
Hendra mengatakan, hal tersebut sekaligus diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam memperbaiki secara keseluruhan tata kelola program transmigrasi.
Baca juga: Kementrans alokasikan 80,34 persen ABT untuk implementasi program
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
