Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan stok beras, optimalisasi distribusi, serta kolaborasi pengawasan, hingga pertukaran data dan informasi guna menjaga ketahanan pangan.
"Bulog akan terus bekerja dengan semangat pelayanan publik untuk memastikan ketahanan pangan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.
Rizal menyampaikan komitmen Bulog untuk terus memperkuat pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses pangan lebih mudah.
Menurutnya kolaborasi bersama Komisi Ii DPD memberi kekuatan tambahan untuk memastikan setiap warga di seluruh daerah, termasuk di wilayah paling sulit dijangkau, tetap dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar.
Ia menegaskan apabila terdapat aspirasi atau kebutuhan tambahan terkait penyediaan pasokan pangan di daerah, Anggota Komite II dapat menyampaikan langsung melalui pimpinan komite untuk ditindaklanjuti oleh Bulog.
"Untuk kelancaran koordinasi, kami menyepakati pelaksanaan komunikasi teknis melalui Tim Teknis Komite II DPD RI," tutur Rizal.
Perum Bulig menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada layanan publik.
Bulog meyakini sinergi dengan Komite II DPD RI merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diketahui, Rizal bersama jajaran mengikuti RDP dengan Komite II DPD RI bertajuk “Pembahasan Permasalahan Persediaan Pasokan Pangan di Daerah” di Jakarta, Rabu (5/11).
Dikatakan Rizal, dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI memberikan apresiasi atas peran Bulog dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi pangan dapat menjangkau wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
"Diskusi berlangsung intensif dengan fokus pada kondisi pasokan di daerah, tantangan distribusi, kesiapan stok, serta dinamika harga di tingkat masyarakat," jelas Rizal.
Sebagai hasil pembahasan, lanjutnya, Bulog dan Komite II DPD sepakat untuk memperkuat koordinasi program kerja Bulog pada sisa tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 di seluruh daerah, dengan melibatkan Anggota Komite II sesuai daerah pemilihannya.
Baca juga: Bulog pastikan stok beras 3,8 juta ton aman hingga Natal-Tahun Baru
Baca juga: Bulog: Rencana pembangunan 100 gudang baru masih tahap pembahasan
"Kami juga sepakat melakukan pertukaran data dan informasi secara berkala guna memastikan kebijakan dan tindakan di lapangan dapat dilakukan secara tepat dan responsif sesuai perkembangan situasi," imbuh Rizal.
Ia menambahkan Bulog turut mendapat dukungan dari Komite II DPD terkait penguatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama di wilayah dengan keterbatasan akses distribusi.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
