Jakarta (ANTARA) - Kendala pelayanan Bank DKI yang terjadi pada malam takbiran 30 Maret hingga berlangsung satu minggu menjadi pembelajaran bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik untuk menerapkan prinsip kehati-hatian di atas segalanya.
Langkah mitigasi yang dilakukan manajemen Bank DKI untuk memastikan dana dan data nasabah tetap aman memang menjadi keharusan di dalam sistem perbankan. Hal ini karena bank dan perusahaan keuangan lainnya merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis kepercayaan.
Masyarakat percaya untuk menitipkan uang dan pembayaran gajinya melalui bank tersebut. Sehingga sudah sepatutnya perbankan menjaga amanah yang diberikan nasabah. Langkah pertama harus dipastikan dana dan data nasabah aman.
Praktisi di bidang keamanan siber Atik Pilihanto menyebut keamanan siber menjadi keharusan di era digital sekarang ini. Hal tersebut harus dibarengi dengan budaya dari orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut untuk mematuhi sistem keamanan yang diterapkan.
Banyak perusahaan menerapkan sistem keamanan berlapis. Memang terlihat rumit dan kompleks karena untuk masuk ke dalam sistem, pengguna (pekerja) harus mengikuti serangkaian prosedur. Memang repot, namun demi keberlangsungan sistem maka semua pihak harus menjalankannya.
Dengan menerapkan budaya kehati-hatian dapat memperkecil atau bahkan menutup celah-celah yang membuat sistem terkendala. Kalaupun terjadi insiden (terjadi gangguan terhadap sistem) maka investigasi menyeluruh dapat dilakukan sehingga anomali yang terjadi dengan mudah terdeteksi dan gangguan dapat segera diselesaikan.
Harus diakui layanan digital memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Hal ini karena konsumen lebih mudah dalam berhubungan. Namun hal ini juga membawa konsekuensi untuk menerapkan sistem secara berhati-hati untuk menghindarkan terjadinya gangguan layanan.
Konsekuensi agar terhindar dari gangguan maka orang-orang yang berada di dalam sistem tersebut harus sedikit lebih repot dalam menjalankan pekerjaannya karena harus melalui sistem pengamanan lebih dari satu lapis.
Tak bisa buru-buru
Kalaupun terjadi insiden, menurut Atik, perusahaan/ organisasi tidak terburu-buru agar dapat online kembali. Banyak perusahaan yang mengalami gangguan ingin segera pulih. Padahal investigasi terkait kasus tersebut belum tuntas. Sehingga ketika layanan tersebut beroperasi, perusahaan (organisasi) tersebut masih rentan mengalami gangguan.
Kondisi demikian membuat ada beberapa perusahaan yang berkali-kali mengalami gangguan layanan. Besar kemungkinan perusahaan tersebut belum sepenuhnya pulih dari sistem. Namun karena kondisi dipaksakan untuk segera beroperasi.
Langkah Bank DKI yang mengalami kendala layanan selama satu minggu tersebut memang menjadi prosedur yang seharusnya ditempuh dalam kaitannya untuk memastikan keamanan dana dan data nasabah tadi.
Dalam rangka memperkuat komitmen memberikan perlindungan terhadap dana dan data tersebut, Manajemen Bank DKI menyiapkan layanan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nasabahnya terkait dengan gangguan sistem yang dialaminya.
Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto menyebut terdapat kanal komunikasi yang beroperasi 24 jam melalui 1500-351 dan media sosial resmi untuk menerima aspirasi, pengaduan, maupun pertanyaan dari masyarakat.
Bahkan Agus memastikan layanannya saat ini sudah pulih dan memastikan ke depan terus meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, kehati-hatian (prudent), dan penerapan tata kelola yang baik sesuai peraturan perundangan dan ketentuan internal yang berlaku.
Terkait dengan langkah yang diambil Bank DKI, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemulihan pelayanan kepada nasabah yang menjadi bagian dalam mendukung Jakarta menuju top 50 kota global.
Dalam arahannya, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Bank DKI perlu di kelola secara lebih profesional dan lebih serius lagi. Apalagi setiap periode senantiasa muncul berbagai tantangan yang menuntut kesiapan untuk menghadapinya.
Gangguan
Harus diakui seiring dengan kemajuan digital dan penerapan teknologi kecerdasan buatan membuat perusahaan, organisasi, bahkan pemerintah menjadi sangat rentan mengalami gangguan.
Tentunya hal ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan siber dan persandian. Sudah saatnya keamanan siber ini menjadi tanggungjawab bersama apalagi apabila melibatkan kepentingan banyak pihak.
Kalaupun terjadi gangguan sistem maka salah satu aspek pentingnya adalah melakukan pengujian sistem terlebih dahulu untuk memastikan seluruh kendali dan regulasi sudah terpenuhi. Dalam keamanan siber biasanya meliputi pengujian keamanan, pengawasan (monitoring), dan terakhir digital forensik.
Harus diakui juga gangguan sistem layanan digital yang terjadi di Indonesia (terlihat di permukaan) lebih banyak dialami sektor finansial. Hal ini terjadi karena sektor ini bersentuhan dengan publik yang sangat luas. Sehingga tatkala terjadi gangguan terhadap sistem maka tentunya harus disampaikan secara terbuka kepada publik.
Pada kenyataannya, cukup banyak juga di luar institusi keuangan yang juga kerap mengalami gangguan namun luput dari pemberitaan. Sebagai contoh ada salah satu perusahaan minyak dan gas, telekomunikasi, e-commerce, layanan sistem pembayaran, layanan transportasi, bahkan layanan kesehatan (rumah sakit) yang juga kerap mengalami kendala sistem.
Di negara maju bahkan gangguan sistem siber tidak hanya menyentuh sektor finansial saja. Tetapi juga sektor lain, tetapi umumnya menimpa organisasi/ perusahaan yang bergerak dalam pelayanan publik. Bahkan beberapa kasus menimpa layanan transportasi, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Praktisi mengungkapkan dalam gangguan siber ini belum tentu disebabkan adanya serangan. Serangan siber biasanya erat kaitannya dengan orang dalam yang memberikan akses kepada orang di luar perusahaan. Sehingga orang dari luar tersebut dengan mudah masuk ke dalam sistem bahkan menempatkan sesuatu di dalam sistem.
Kembali dalam hal ini budaya keamanan siber di dalam organisasi harus diterapkan. Pastikan satu orang satu akses, bukan satu akses untuk bersama. Sehingga tatkala terjadi kendala penelusuran dapat segera dilakukan dan langkah-langkah mitigasi dengan cepat dilakukan.
Memang di tengah kemajuan digital sekarang ini, gangguan terhadap sistem kerap terjadi. Namun patut diingat sistem pengamanan juga kian berlapis. Kalaupun terjadi serangan, digital forensik dapat dilakukan untuk menelusuri pelakunya dan tentunya hal itu menjadi kewenangan kepolisian.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025
