Jakarta (ANTARA) - Produk perikanan Indonesia kerap ditolak Jepang karena kontaminasi mikroplastik. Kopi dan udang kita tak jarang terganjal di pasar internasional lantaran residu pestisida yang melampaui batas aman.
Ini bukan sekadar anekdot, melainkan fenomena berulang yang merugikan.
Kendati perjanjian dagang internasional membuka pintu ekspor, banyak UMKM kita gagal menembusnya. Pangkalnya satu: ketidaksesuaian dengan standar kualitas dan sertifikasi internasional.
Faktanya, Indonesia punya UMKM berpotensi besar, dari kerajinan hingga olahan pangan. Namun, potensi terhenti di ambang batas karena perbedaan standar.
Masalah ini melampaui teknis semata, ini soal minimnya kesadaran akan pentingnya standarisasi dan sertifikasi sebagai paspor produk global.
Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen UI, sering menekankan adaptasi dan inovasi bagi UMKM untuk "keluar dari jebakan Batman" pasar domestik menuju arena global, termasuk pemenuhan standar. Pandangan ini konsisten ia sampaikan dalam berbagai kuliah umum dan buku-bukunya.
Baca juga: BSN memperkuat pasar global UMKM lewat standardisasi
BSN: Pengawal mutu
Dalam kancah persaingan global, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengemban peran sentral sebagai penjaga gerbang kualitas. BSN bertanggung jawab mengembangkan dan menerapkan SNI, serta memfasilitasi akreditasi dan sertifikasi produk.
Meskipun banyak UMKM masih gagap soal sertifikasi internasional, optimisme harus dibangun. Dr Kukuh S Achmad, mantan Kepala BSN (2018-2023), sering menegaskan bahwa "standar bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memenangkan persaingan."
Program pendampingan BSN kepada 46 UMKM pada tahun 2025 untuk pemenuhan SNI dalam rangka ekspor adalah langkah menjanjikan. Ini harus dilihat sebagai cetak biru untuk diperluas dan dioptimalkan.
Pendampingan perlu meliputi aspek teknis produk dan sistem manajerial yang menopang sertifikasi, memastikan UMKM memiliki fondasi kuat.
Di sisi lain, proses sertifikasi yang terlalu lama atau rumit adalah hambatan. BSN memiliki kapasitas strategis merombak birokrasi ini.
Dengan digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, BSN dapat mempercepat sertifikasi, memastikan UMKM tidak kehilangan momentum. Optimalisasi layanan BSN, melalui efisiensi dan keterjangkauan biaya, adalah kunci membuka gerbang pasar global.
UMKM: Berdaya saing
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memiliki tanggung jawab fundamental memberdayakan UMKM agar lebih kompetitif global. Ini adalah misi mengangkat harkat ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Infrastruktur mutu Indonesia di peringkat ke-28 dunia
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
