Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menjajaki potensi penerapan wastewater based epidemiology (WBE) untuk menanggulangi masalah stunting di daerah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan metode WBE diharapkan dapat menjadi langkah efektif untuk menanggulangi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia.
“Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan angka stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen pada tahun 2023. Salah satu penyebab utamanya adalah sanitasi buruk dan tingginya paparan patogen yang berdampak pada kesehatan anak. Untuk itu, butuh intervensi berbasis bukti yang lebih komprehensif,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Yusharto saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Strategi Implementasi WBE dalam Upaya Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi di Indonesia” di Ruang Command Center BSKDN, Jakarta, menilai program WBE menawarkan pendekatan yang inovatif dalam memantau kesehatan masyarakat melalui analisis air limbah.
Metode tersebut didukung penggunaan real time quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR), yang mampu memberikan gambaran mengenai tren penyebaran penyakit di suatu komunitas.
Sebelumnya, program WBE juga telah berhasil diterapkan oleh Japan International Cooperation Agency dan Yachiyo Engineering untuk mendeteksi keberadaan COVID-19 pada air limbah dari berbagai fasilitas pengolahan air di Denpasar, Kuta, Sanur, Tabanan, Bangli, dan Nusa Dua.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa metode serupa bisa diterapkan untuk memantau patogen lain yang berkaitan dengan penyakit yang berkontribusi terhadap stunting, seperti E. coli, rotavirus, dan bakteri penyebab diare lainnya,” ujarnya.
Dia berharap melalui FDA ini terbangun kolaborasi lintas sektor guna memperluas penerapan WBE, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi. Selain itu, program WBE juga diharapkan dapat diintegrasikan dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting.
“Harapan saya, diskusi ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi yang bersifat teknis, tetapi juga strategi implementasi yang nyata dan berkelanjutan,” ujar Yusharto.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN TR Fahsul Falah berharap daerah dapat segera menerapkan WBE.
“BSKDN dan Yachiyo Engineering akan bekerja sama untuk membantu mempercepat penerapan WBE,” pungkas Falah.
Forum Diskusi Aktual tersebut dihadiri pihak pelaksana WBE dari Jepang, antara lain Nobuoki Watanabe yang menjabat Construction, Property, and DRR Attaché-Embassy of Japan in Indonesia dan Tamotsu Kimiko dari Yachiyo Engineering Co., Ltd.
Sementara dari Indonesia, turut hadir Harimurti Nuradji, Kepala Pusat Riset Veteriner Badan Riset dan Inovasi Nasional; Rallya Telussa, National Technical Advisor on Antimicrobial Resistance, Food and Agriculture Organization of the United Nations; Nopa Dwi Maulidiany dari Universitas Indonesia; dan Yenita Sandra Sari dari Universitas Kebangsaan.
Baca juga: BSKDN: Sinergisitas inovasi derah kunci percepatan penurunan stunting
Baca juga: BSKDN: Pemda perlu perbanyak wirausaha muda seperti Kota Taito Jepang
Baca juga: BSKDN-Koso Nippon dan YNS kerja sama program "review" kebijakan pemda
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025