Jakarta (ANTARA) - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) memperkuat komitmennya dalam mendukung penegakan hukum dengan menjalin kemitraan strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, Jawa Tengah.
Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat aspek perlindungan hukum di sektor pembiayaan.
"Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan hak dan kepentingan nasabah maupun mitra usaha terlindungi secara optimal, sekaligus menjamin bahwa seluruh proses bisnis BRI Finance berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.
Melalui kemitraan tersebut, lanjutnya, BRI Finance dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang sepakat untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, yang terjadi di Unit Kerja BRI Finance Cabang Semarang.
Baca juga: BRI Finance tingkatkan pembiayaan kendaraan baru melalui GIIAS 2025
Lingkup kerja sama meliputi pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, audit hukum, hingga tindakan hukum lain yang diperlukan.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Inisiatif ini juga merupakan langkah proaktif dari Kantor Cabang BRI Finance Semarang dalam membangun hubungan yang solid dengan aparat penegak hukum.
"Diharapkan, kolaborasi ini dapat menciptakan mekanisme penyelesaian hukum yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan," kata Wahyudi.
Baca juga: BRI catatkan portofolio sustainable finance terbesar di Indonesia senilai Rp796 triliun
Dia menegaskan, dalam industri pembiayaan, kepastian hukum menjadi pondasi penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi seluruh pihak yang terlibat, termasuk nasabah, mitra bisnis, dan investor.
Mengingat eratnya keterkaitan sektor ini dengan perjanjian pembiayaan, tambahnya, jaminan, dan penyelesaian sengketa, dibutuhkan sistem hukum yang jelas dan konsisten untuk menciptakan kepercayaan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
"Tanpa kepastian hukum, perusahaan pembiayaan bisa menghadapi berbagai tantangan seperti wanprestasi, konflik kontraktual, hingga kesulitan dalam eksekusi jaminan," ujarnya.
Wahyudi menambahkan kerja sama serupa akan diperluas ke seluruh jaringan Unit Kerja BRI Finance di berbagai wilayah Indonesia karena langkah ini akan membuka peluang bagi pengembangan solusi hukum yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Baca juga: BRI Finance target pembiayaan 2025 naik 5,26 persen dari target 2024
Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari kedua belah pihak, pihaknya yakin dapat menangani persoalan hukum secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat perlindungan hukum dalam setiap transaksi.
"Sinergi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan," katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
