Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa Laporan Keuangan (LK) International Maritime Organization (IMO) Tahun 2024 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS), serta mematuhi peraturan dan ketentuan keuangan organisasi.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Dirjen PKN VIII dan OI) Bahtiar Arif selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LK dan kinerja IMO Tahun 2024 pada Sidang Dewan IMO ke-134 yang diselenggarakan di London, Inggris.
“BPK juga memberikan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat tata kelola keuangan IMO, antara lain percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen aset agar pengelolaan aset lebih tertib dan konsisten di seluruh unit, peninjauan ulang chart of accounts (bagan akun) supaya laporan keuangan lebih seragam, serta pembaruan buku pedoman anggaran agar proses penyusunan anggaran lebih terarah dan optimal,” ujarnya pula.
Untuk pemeriksaan kinerja, BPK fokus pada proses penilaian tonase kapal yang menjadi dasar perhitungan kontribusi negara anggota IMO.
Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan IMO untuk menyusun panduan yang lebih standar dalam memverifikasi data tonase, membangun kerangka aturan lebih terpadu, lalu memperjelas kriteria pengklasifikasian kapal. Kemudian juga menyiapkan strategi mitigasi risiko guna memastikan data armada yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, BPK juga mengapresiasi pencapaian IMO dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya.
Hingga tahun 2025, IMO disebut telah berhasil menyelesaikan 82 persen rekomendasi pemeriksaan sejak 2016, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 78 persen.
“Hal ini menunjukkan komitmen IMO yang kuat dalam memperbaiki tata kelola dan sistem pengelolaan keuangan mereka,” kata Bahtiar Arif.
Dia menyampaikan penghargaan atas kerja sama dan keterbukaan IMO selama proses pemeriksaan. Sekretaris Jenderal IMO dan beberapa negara anggota IMO, seperti Brasil, Indonesia, Finlandia, dan Malaysia disebut pula memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja BPK sebagai Eksternal Auditor IMO.
“Partisipasi BPK dalam Sidang Dewan IMO ini semakin memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor maritim internasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota,” ujar dia pula.
Baca juga: Kemenhub komitmen tunjukkan peran aktif jelang audit wajib IMO 2025
Baca juga: Indonesia pastikan audit IMSAS 2025 berjalan transparan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
