Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti 87,6 persen rekomendasi atau di atas rerata nasional sebesar 75 persen.
"Kami harapkan bahwa pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparansi," kata Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, DKI Jakarta menjadi daerah dengan tindak lanjut rekomendasi mencapai 87,6 persen, angka tersebut di atas rata-rata nasional sebesar 75 persen.
Bobby mengatakan bahwa selain itu, DKI Jakarta juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut.
"Nilai ini bisa membuat awal yang baik dalam pengelolaan keuangan negara ke depan," ujarnya.
Baca juga: WTP delapan kali beruntun, Pramono: Semoga jadi pemantik semangat
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memberikan tindak lanjut atas temuan-temuan dari BPK dalam waktu 60 hari kerja.
Bobby meminta agar poin-poin yang telah disampaikan bisa ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan dan ini semua bisa tercapai dengan sinergi.
"Semoga ke depan hubungan 'check and balances' (DPRD dan Pemprov) ini juga memberikan efek yang positif, sehingga ke depan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di daerah," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengharapkan agar raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI dari BPK RI dapat jadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Aspek pengelolaan keuangan menjadi modal penting dalam menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global," kata Pramono.
Baca juga: WTP ketujuh dari BPK, ini kata Pj Gubernur DKI Jakarta
Menurut dia, raihan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2024 menjadi yang ke delapan kali secara beruntun, ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
