Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang disiapkan pemerintah tahun 2025 ini sekitar Rp130 triliun bisa terserap optimal.
Menurut Maruarar termasuk di Jawa Barat, dengan sebagai wilayah berpenduduk terbesar dan yang paling banyak mendapatkan kuota Perumahan Bersubsidi tahun ini totalnya se-Indonesia sekitar 350 ribu rumah bersubsidi.
"Jadi KUR ini program yang sangat bagus, sangat masif, dan nilainya keseluruhan disiapkan dana oleh pemerintahan Presiden Prabowo jumlahnya total Rp130 triliun. Saya berharap itu bisa diserap termasuk banyak di Jabar, dan motornya bisa dari BJB," kata Maruarar, di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Maruarar mengatakan KUR perumahan nantinya tak hanya menjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam ekosistem perumahan.
Ekosistemnya, kata dia, seperti developer, kontraktor hingga toko bangunannya pun bakal merasakan manfaat dari program rumah subsidi tersebut.
"Ini bukti keberpihakan negara, Pemerintahan Presiden Prabowo kepada rakyat. Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan, karena perumahan sektor yang ekosistemnya luar biasa," ujarnya.
Menurut Maruarar, pemerintah menargetkan perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini adalah lonjakan drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.
"Dan Pak Prabowo sudah buat gratis, PBG, BPHTB, sudah gratis. Biasanya bayar, ini buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dikasih gratis sama Presiden Prabowo," ujarnya pula.
Rencananya, kata Maruarar, pada 29 September nanti, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis akan meluncurkan 25 ribu rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat. Puluhan ribu rumah itu akan tersebar di 100 titik di 35 provinsi di Indonesia.
"Jadi ini kita mau tunjukkan, bahwa kita kompak, kita solid untuk bisa menjalankan semua. Ada 25 ribu rumah sekaligus yang bakal diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo," katanya lagi.
Di Jawa Barat, Direktur Utama PT BJ Yusuf Saadudin mengungkapkan pihaknya telah siap untuk mendukung KUR yang difokuskan pada sektor perumahan, untuk masyarakat yang belum bankable.
"Ini untuk mengakselerasi sektor perumahan dengan menyediakan modal bagi UMKM atau masyarakat yang bergerak di bidang itu," kata Yusuf.
Yusuf menekankan pihaknya dalam menyalurkan KUR Perumahan mengikuti aturan yang berlaku, seperti ketentuan maksimal besaran modal di luar tanah dan bangunan sebesar Rp10 miliar, dan besaran maksimal omzet per tahun Rp50 miliar.
"Kami tinjau syarat-syarat kreditur apakah masuk atau tidak lewat laporan keuangan perusahaan. Dan prosesnya antara tujuh sampai 14 hari," ujar Yusuf.
Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini. Plafon ini merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total plafon tersebut, Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side) dengan batas maksimal pinjaman (plafon) sebesar Rp20 miliar per kontraktor.
Sementara itu, Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.
Baca juga: Kadin sebut Program KUR Perumahan bisa serap 9 juta tenaga kerja
Baca juga: Penguatan ekosistem perumahan dan KUR perumahan di Jabar diluncurkan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
