Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya dan Kementerian Sosial mengupayakan agar lulusan Sekolah Rakyat (SR) dapat berkontribusi lebih jauh dengan memperkerjakan mereka di program-program strategis Presiden Prabowo Subianto.
"Bagi yang lulus, tadi kita menyepakati untuk bisa melakukan inkubasi dan mempekerjakan lulusan-lulusannya ke program-program strategis yang dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo. Seperti 3 juta rumah, Makan Bergizi gratis, dan sebagainya," kata Budiman usai pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat akan berdiri di tiap kabupaten/kota di Jabar
Pihaknya dan Kementerian Sosial menyebutkan mereka mendorong bagi siswa SR yang punya minat dan bakat untuk bisa melanjutkan pendidikannya terus sampai ke perguruan tinggi.
Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat berasrama adalah salah satu poin dalam Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Budiman menilai SR berasrama adalah program yang strategis guna memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
"Ini adalah prioritas selain Makan Bergizi, ya. Nah, karena itu kami ingin sungguh-sungguh bersama dengan Kemensos untuk menyusun konsep bareng dan koeksekusi di beberapa titik," katanya.
Kolaborasi tersebut termasuk dalam penggalangan dana, serta membangun inisiatif dari pihak swasta untuk turut menyukseskan program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya dan Kementerian Sosial juga berkolaborasi untuk melakukan pendataan terhadap warga dengan status sosial-ekonomi terendah, seperti gelandangan, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan itu.
Baca juga: PCO: Sekolah Rakyat bantu masyarakat lepas dari kemiskinan
Baca juga: Mensos: Sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan
"Jadi, anak-anaknya ini diambil yang di jalanan tadi untuk disekolahkan di boarding school, nanti orang tuanya diberikan penghidupan, mungkin ada yang kerja, ada yang berdagang atau bertransmigrasi," kata Nanik.
Menurut laporan dari Ikatan Pemulung Indonesia, katanya, terdapat 4,2 juta pemulung, dan pihaknya akan melakukan verifikasi data tersebut. 50 persen dari angka itu tidak memiliki KTP.
"Nah, ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini, baik yang tidak ber-KTP, yang nggak punya KTP nanti kita proses," kata dia.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
