Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji saat ini telah masuk ke proses pembahasan di tingkat pemerintah dan diharapkan dapat segera disahkan sebelum akhir Agustus 2025.
"Revisi Undang-Undang Haji hari ini, minggu ini, sudah masuk ke pemerintah. Tinggal bagaimana proses di Setneg dan sebagainya. Kita harapkan sebelum Agustus lewat sudah selesai, digetok," kata Irfan Yusuf saat menghadiri workshop penyelenggaraan haji bersama Kementerian Haji Arab Saudi di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan keyakinannya dalam waktu dekat revisi tersebut akan disahkan oleh DPR, sehingga pelimpahan penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji akan berada di bawah kewenangan BP Haji.
Baca juga: Rapat Paripurna setujui RUU Haji dan Umrah jadi usul inisiatif DPR
Irfan menegaskan saat ini tanggung jawab masih berada di Kementerian Agama. Namun, setelah revisi disahkan, otoritas akan beralih ke badan pelaksana.
"Ketika kemarin saya ditanya siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji, saya jawab, untuk hari ini masih di Kementerian Agama. Tapi, insya Allah minggu depan sudah ada di kami, karena memang sedang diproses dan hari ini sudah di pemerintah," kata dia.
Irfan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang diberikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai workshop yang membahas aspek media dan teknis pelaksanaan haji.
"Kami dari Indonesia merasa terhormat menjadi destinasi pertama dari kunjungan tim Kementerian Haji dalam melaksanakan workshop di seluruh dunia," kata dia.
Menurut dia, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memiliki visi yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.
"Kita sama-sama berpikir tentang jamaah. Pemerintah Indonesia fokus pada jamaah Indonesia, sementara pemerintah Saudi memikirkan jamaah seluruh dunia. Namun, semangat pelayanannya sama," kata Irfan.
Baca juga: DPR gelar rapat paripurna beragenda RUU Haji hingga pidato penutupan
Baca juga: AMPHURI: Umrah mandiri tak perlu diatur dalam UU Haji dan Umrah
Ia berharap kerja sama dan pemahaman bersama yang dibangun melalui forum-forum semacam ini akan membawa perbaikan signifikan dalam pelayanan haji di masa mendatang.
"Mudah-mudahan dengan workshop ini kita bisa saling melengkapi. Kita jadi paham apa yang diharapkan pemerintah Saudi dan mereka juga memahami tantangan kami, sehingga insya Allah pelayanan jamaah haji pada 2026 akan jauh lebih baik," katanya.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
