Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai daerah percontohan nasional dalam pembentukan Forum Satu Data Bencana tingkat provinsi, untuk memperkuat pengelolaan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi.
"Forum ini menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data kebencanaan yang valid, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Peluncuran awal (kick off) forum tersebut digelar di Istana Gubernur Sumatera Barat pada Selasa (15/4), yang dihadiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Forum Satu Data Bencana dibentuk untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Baca juga: RI dan Rusia jajaki kerja sama penanganan darurat karhutla
Baca juga: Disperkimtan Sumbar buat data rumah rawan bencana berbasis nagari
Sementara, BNPB menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 sebagai regulasi turunan khusus untuk sektor kebencanaan.
Menurut Abdul, Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki risiko dan pengalaman tinggi dalam menghadapi berbagai jenis bencana besar, seperti gempa bumi di Padang Pariaman (2009), gempa di Kepulauan Mentawai (2003), serta banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar (2024).
"Melalui forum ini, kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor dan menyatukan data dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana," ujarnya.
Pertemuan perdana forum dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD teknis Provinsi Sumatera Barat, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, serta akademisi dari Politeknik Negeri Padang.
Agenda akan dilanjutkan pada Rabu (16/4), dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama BPBD kabupaten/kota se-Sumatera Barat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan integrasi data.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
