Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan kementerian/lembaga memanfaatkan dana desa 15 persen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kebetulan kita mau bikin pilot project di NTT yang secara persentasenya agak lumayan tinggi prevalensi stunting, dan kebetulan kita tidak bisa kerja sendirian, kolaborasi karena dana desa sebagiannya juga untuk program itu 15 persen," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Kebetulan kita tidak bisa kerja sendirian, kan itu saya minta dukungan Menkes, Mendiktisaintek, kemudian Menteri Desa juga karena dana desa sebagiannya juga programnya untuk itu, sekitar 15 persen," ujar dia.
Baca juga: BKKBN edukasi bidan di NTT cegah stunting pada 1.000 HPK
Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengharapkan perguruan tinggi memberikan dampak kepada masyarakat, bangsa, dan negara terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Dengan semua kemampuan yang dimiliki lewat berbagai kegiatan baik itu pendidikan, riset, masyarakat bisa mencoba untuk mengupayakan diatasinya kondisi kemiskinan ekstrem di NTT. Tiap kampus mempunyai potensi yang luar biasa, dosen, dan mahasiswanya kita kerahkan semua untuk membantu mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah NTT," katanya.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan pendekatan spesifik atau langsung kepada sasaran, yakni calon ibu dan ibu hamil untuk mencegah sebelum stunting muncul.
"Kami berkomitmen untuk melakukan pendekatan spesifik sebelum stunting itu muncul, kapan stunting itu akan muncul tentu harus dipersiapkan, baik dari kesehatan ibunya, kemudian pada saat menjadi calon ibu, karena di calon ibu ini ada kejadian anemia yang tinggi di remaja putri, ini kita bagikan obat tablet tambah darah," kata dia.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pihaknya berkomitmen menurunkan angka stunting di daerah itu yang masih tinggi, berdasarkan target nasional.
"Angka stunting di NTT tinggi sekali, kurang lebih 37 persen tadi angkanya, akan kami turunkan sesuai dengan target nasional," katanya.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), penurunan prevalensi stunting terjadi 0,1 persen pada 2023 atau menjadi 21,5 persen dari sebelumnya 21,6 persen pada 2022.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan stunting sampai dengan 14 persen pada 2024 dan direvisi menjadi 18,8 persen pada 2025.
Baca juga: Kemenkes andalkan pencegahan dalam proyek penurunan stunting di NTT
Baca juga: Kabupaten Malaka NTT manfaatkan pangan lokal untuk cegah stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
